Kamis 19 Aug 2021 05:18 WIB

Vaksinasi Covid-19 Melambat, Ini Kata Epidemiolog

Percepatan vaksinasi bisa dilakukan dengan pendekatan per pulau atau provinsi.

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Indira Rezkisari
Tenaga kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 kepada warga di UPN Veteran Jakarta, Rabu (18/8). UPN Veteran Jakarta mengadakan program vaksinasi terbuka bagi masyarakat umum dengan total kuota vaksin sebanyak 1.000 dosis dalam rangka meningkatkan herd imunity. Republika/Putra m. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Tenaga kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 kepada warga di UPN Veteran Jakarta, Rabu (18/8). UPN Veteran Jakarta mengadakan program vaksinasi terbuka bagi masyarakat umum dengan total kuota vaksin sebanyak 1.000 dosis dalam rangka meningkatkan herd imunity. Republika/Putra m. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laju vaksinasi Covid-19 di Tanah Air cenderung melambat setelah penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 4. Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) menilai cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih sedikit dan perlu dipercepat ke seluruh wilayah Indonesia atau setidaknya di daerah yang mobilitasnya tinggi.

"Sekitar 28,5 juta (orang yang sudah divaksin Covid-19 lengkap dua dosis) dari 260 juta (jumlah penduduk Indonesia) hingga Senin 16 Agustus 2021 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Artinya itu masih kecil sekali dan belum bisa membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity," kata Ketua Umum PAEI Hariadi Wibisono saat dihubungi Republika, Rabu (18/8).

Baca Juga

Ia membenarkan untuk mewujudkan herd immunity maka setidaknya 70 persen dari total penduduk Indonesia yaitu sekitar 260 juta harus mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Kecuali, dia menambahkan, 28 juta orang yang telah divaksin lengkap terfokus pada satu wilayah, misalnya Jawa saja atau satu provinsi saja maka kekebalan kelompok bisa terwujud.

Ia menjelaskan, 28 juta orang yang telah divaksin lengkap jika ada dalam satu kelompok maka 28 juta itu akan terlindungi. Ia menyontohkan, jika satu provinsi dengan populasi 40 juta kemudian 28 juta jiwa diantaranya telah mendapatkan vaksinasi maka sisanya ikut terlindungi.

Dia menambahkan, sebenarnya vaksinasi bukan seberapa cepat cakupannya, tapi seberapa cepat sudah terjadi peningkatan kekebalan tubuh. Sebab, setelah disuntik perlu waktu untuk kebal sekitar 7-10 hari. Sejauh ini, dia menyebutkan orang yang sudah disuntik 2 dosis memiliki imunitas yang cukup baik.

"Kita bicara kekebalan individual dulu, baru menjadi kekebalan kelompok. Namun, kalau 28 juta jiwa yang sudah divaksinasi lengkap itu tersebar (di seluruh wilayah Indonesia) maka kekebalan kelompok belum bisa tercapai," katanya.

Apalagi, dia melanjutkan, Indonesia merupakan negara kepulauan dan penduduknya ada di berbagai pulau. Oleh karena itu, dia menambahkan, mau tidak mau vaksinasi harus dikebut. Salah satu caranya dengan pendekatan per pulau atau per provinsi.

"Setidaknya, daerah yang padat penduduk dan mobilitas tinggi dicover dulu vaksinasinya hingga 70 persen," katanya.

Sehingga, dia melanjutkan, isu pemerataan vaksinasi bisa jadi muncul. Ia juga memberikan rekomendasi ke pemerintah mengenai proses pemberian vaksinasi yang ditentukan oleh input yang adekuat, tenaga, vaksin, dan mekanismenya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan 28.524.986 warga di Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap hingga hari Senin. Berdasarkan data terbaru Kemenkes, jumlah warga yang mendapatkan vaksinasi dosis lengkap bertambah sebanyak 412.701 orang hingga 16 Agustus 2021 sore.

Sedangkan untuk warga yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama, mengalami kenaikan sebanyak 694.558 orang. Sementara itu, pemerintah menargetkan 208.265.720 warga Indonesia untuk mendapatkan vaksinasi dosis lengkap.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement