REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) merespons upaya interpelasi yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Langkah ini pun didukung oleh sebagian anggota fraksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Adapun alasan PSI dan PDIP mengajukan interpelasi terkait rencana perhelatan Formula E. 

"Saya melihat muatan interpelasi PSI-PDIP terhadap Anies lebih politis. Apalagi saat ini elektabilitasnya Anies sukses mengungguli kandidat dari parpol pendukung pemerintah seperti Ganjar, Prabowo maupun Puan," kata Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa melalui keterangan persnya, Jumat (20/8).

Sehingga, menurutnya, secara etika politik PSI-PDIP tidak perlu menggunakan hak interpelasi kepada Anies. "Terus terang pengamatan saya bahwa Anies ini sangat digandrungi untuk menjadi calon kuat di Pilpres 2024. Artinya, secara etika lawan politiknya seperti PSI-PDIP sebaiknya mencari kandidat yang memiliki kemampuan di atas Anies," ujar Herry.

Herry juga mengklaim bahwa Anies cukup sukses merealisasikan janji dan program kampanye melalui pendekatan humanis dan kolaboratif.

"Selama memimpin Anies lebih humanis dan mengutamakan kerja-kerja kolaborasi. Pendekatan inilah yang membuat program kerja dan citranya cukup baik di mata publik," ungkap Herry.

Di samping itu, menurutnya, dalam konteks konfigurasi politik, Anies adalah tokoh sipil yang merepresentasikan kelompok yang berada di luar Pemerintah. "Sangat jelas, segmentasi kekuatan politik Anies ada pada kelompok yang berada di luar pemerintah. Jika konsisten maka bukan tidak mungkin kedepan Anies adalah pemenang Pilpres. Kita akan lihat saja hasilnya di tahun 2024," ucap Herry. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika