REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan Iran telah melewati 'semua batas' program nuklir. Ia berjanji Israel tidak akan mengizinkan Teheran memiliki senjata nuklir.
Hal ini ia sampaikan dalam pidato pertamanya di Majelis Umum PBB, Sabtu (26/9). Bennett mengatakan Iran hendak menguasai Timur Tengah dengan 'payung nuklir'.
Sebelumnya Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengatakan Iran gagal mengizinkan inspektor IAEA untuk melihat peralatan mereka. IAEA menegaskan Iran melanggar kesepakatan yang ditandatangani dua pekan yang lalu.
Dalam pernyataannya Ahad (26/9) lalu, lembaga pemantau nuklir PBB itu mengatakan mereka diizinkan mengakses sejumlah fasilitas nuklir. Namun Iran gagal memberikan akses ke pabrik produksi komponen sentrifugal TESA Karaj.
"Dari 20 hingga 22 September Iran mengizinkan inspektor IAEA memeriksa peralatan pemantauan dan pengawasan yang diidentifikasi lembaga dan mengganti rekaman media di semua lokasi yang dibutuhkan di Iran kecuali bengkel pembuatan komponen sentrifugal di kompleks TESA Karaj," kata IAEA dalam pernyataannya.
Juni lalu pabrik tersebut sabotase. Salah satu dari empat kamera IAEA dihancurkan. Iran tidak memperbaiki 'media penyimpanan data' kamera-kamera itu. Dalam laporannya bulan ini, IAEA mengatakan sudah meminta Iran untuk menjelaskan dan menemukan data yang hilang.
"Direktur Jenderal (IAEA) menekan keputusan Iran tidak mengizinkan lembaga mengakses pabrik pembuatan komponen sentrifugal TESA Karaj bertentangan dengan kesepakatan dalam pernyataan bersama yang dirilis pada 12 September," kata IAEA.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat 35 negara anggota IAEA. Hal ini membuat negara-negara Barat mendorong resolusi untuk mengkritik Iran sebab kartu memori kamera dapat diganti ketika isinya sudah penuh.
Apabila resolusi tersebut diloloskan maka upaya untuk menggelar perundingan yang lebih luas untuk menegakkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) akan terhambat. Sebab Iran biasanya akan memberikan perlawanan pada langkah-langkah semacam itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika