Rabu 13 Oct 2021 10:24 WIB

Abraham Accord Diharapkan Jadi Solusi Israel-Palestina

AS berharap Abraham Accord menjadi solusi konflik Palestina dan Israel

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Christiyaningsih
Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa, kiri, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Donald Trump, dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed al-Nahyan melihat dokumen tersebut selama upacara penandatanganan Abraham Accords di South Lawn of the White House, Selasa (15/9/2020), di Washington
Foto: AP/Alex Brandon
Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa, kiri, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Donald Trump, dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed al-Nahyan melihat dokumen tersebut selama upacara penandatanganan Abraham Accords di South Lawn of the White House, Selasa (15/9/2020), di Washington

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat berupaya untuk memperluas kesepakatan normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab, yang dikenal sebagai Abraham Accord atau Kesepakatan Abraham. Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (12/10) berharap kesepakatan tersebut dapat memulihkan hubungan Israel dan Palestina.

“Kami terus menyambut kerja sama ekonomi antara Israel dan semua negara di kawasan. Kami berharap normalisasi dapat dimanfaatkan untuk memajukan kemajuan di jalur Israel-Palestina,” kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang berbicara dengan syarat anonim.

Baca Juga

Pejabat itu menegaskan Kesepakatan Abraham bukan pengganti solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Pada September tahun lalu, para pemimpin Israel, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain menandatangani Kesepakatan Abraham di Gedung Putih.  

Kemudian pada Oktober tahun lalu, Israel dan Sudan mengumumkan mereka akan menormalkan hubungan, diikuti dengan Maroko yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada Desember. Para pejabat Palestina mengatakan mereka merasa dikhianati oleh negara-negara Arab karena mencapai kesepakatan dengan Israel, tanpa menuntut kemajuan menuju pembentukan negara Palestina.  Sebelumnya hanya dua negara Arab yang menjalin hubungan penuh dengan Israel yaitu Mesir dan Yordania.

Para pejabat AS tidak memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana Washington menggunakan perjanjian normalisasi sebagai alat untuk membuat kemajuan dalam masalah Israel-Palestina. Sejauh ini, solusi dua negara adalah jalan keluar untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina.

“Pemerintahan Biden telah memulai dengan komitmen yang jelas terhadap solusi dua negara. Kami melanjutkan dengan komitmen itu.  Kami berusaha untuk maju semampu kami dan sebaik mungkin,” kata salah satu pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid dan Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan secara terpisah di Departemen Luar Negeri pada Rabu (13/10). Blinken kemudian akan menjadi tuan rumah pertemuan trilateral dengan UEA dan Israel.

Para pejabat AS mengatakan ketiga negara akan membentuk dua kelompok kerja baru. Satu kelompok berfokus pada koeksistensi agama dan kelompok yang lainnya fokus pada masalah air dan energi.

“Kelompok kerja ini akan berusaha mewujudkan komitmen untuk terhubung dengan mitra penting AS di kawasan dan menemukan cara baru untuk memecahkan masalah di Israel dan UEA, tetapi juga di seluruh kawasan,” kata salah satu pejabat AS.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement