REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengungkapkan strategi mempersempit defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2023. Hal ini mengingat pemerintah memperluas defisit APBN di atas tiga persen saat pandemi Covid-19.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak. Hal ini untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memastikan belanja pemerintah, sehingga mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Ini tidak mudah karena kita harus atur lagi pada 2023. Ini harus kembali defisitnya tiga persen dari PDB," ujarnya saat webinar seperti dikutip Rabu (13/10).

Berdasarkan Undang-Undang, telah disepakati pelebaran defisit hanya bisa dilakukan selama tiga tahun. Artinya pada 2023, defisit APBN harus kembali maksimal tiga persen.

"Pemerintah memiliki kewenangan anggaran untuk melakukan defisit di atas tiga persen dari PDB selama pandemi," ucapnya.

Saat ini, kata Suahasil, pemerintah tengah berupaya agar defisit anggaran direncanakan sesuai target. Pada 2020 defisit anggaran terhadap PDB sebesar 6,1 persen dan tahun ini defisit anggaran diperkirakan 5,7 persen dari PDB.

"Tahun lalu kita defisit 6,1 persen. Tahun ini lebih rendah level 5,7 persen dari PDB," kata dia.

Pada 2022, pemerintah merencanakan defisit APBN kembali turun level 4,85 persen. Adapun upaya penurunan defisit anggaran ini dilakukan agar pada 2023, bisa kembali level tiga persen dari PDB.

"Tahun depan kita anggaran lebih rendah angka 4,85 persen dan tahun depannya kembali tiga persen," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika