REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Inggris dan Selandia Baru telah mencapai kesepakatan prinsip tentang perjanjian perdagangan bebas. Kesepakatan ini dirancang untuk mengurangi tarif dan meningkatkan perdagangan jasa.

Perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara nantinya juga akan membawa London selangkah lebih dekat ke keanggotaan dalam perjanjian perdagangan trans-Pasifik yang lebih luas. Perdana Menteri Boris Johnson dan Jacinda Ardern meneken kesepakatan itu dalam sebuah panggilan Zoom pada Rabu (20/10) setelah 16 bulan negosiasi antara pemerintah kedua negara.

"Ini adalah kesepakatan perdagangan yang hebat bagi Inggris, memperkuat persahabatan panjang kami dengan Selandia Baru dan memajukan hubungan kami dengan Indo-Pasifik," kata Johnson dalam sebuah pernyataan.

Kesepakatan dengan Selandia Baru itu tercapai hanya beberapa bulan setelah Inggris membuat kesepakatan yang serupa dengan Australia. Para menteri Inggris berupaya menyempurnakan poros perdagangan pasca-Brexit agar Inggris tidak hanya mengandalkan perdagangan dengan Uni Eropa.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan pada konferensi pers di Wellington bahwa kesepakatan perdagangan (dengan Inggris) adalah yang terbaik untuk negara itu. "Kesepakatan ini melayani ekonomi dan eksportir Selandia Baru dengan baik saat kami menghubungkan kembali, membangun kembali, dan pulih dari Covid-19, dan menantikan masa depan," kata Ardern.

Ardern menyebut semua tarif perdagangan untuk semua produk akan dihapuskan antara kedua negara dan sebagian besar tarif (97 persen) akan dihapus pada hari kesepakatan perdagangan mulai berlaku. Kesepakatan itu juga sepenuhnya membuka pasar Inggris untuk impor domba dari Selandia Baru dan hal itu membuat marah para peternak Inggris.

"Pemerintah sekarang meminta peternak Inggris untuk berhadapan langsung dengan beberapa peternak yang paling berorientasi ekspor di dunia, tanpa melakukan investasi serius, jangka panjang, dan didanai dengan baik dalam sektor peternakan Inggris yang dapat memampukan kami bersaing," kata Presiden Serikat Peternak Nasional Inggris Minette Batters.

Pemerintah Inggris menekankan liberalisasi akan dilakukan bertahap selama lebih dari satu dekade dan mengatakan bahwa kuota domba yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kesepakatan dagang Inggris-Selandia Baru itu membutuhkan waktu lebih lama untuk dicapai dari yang diharapkan dan muncul hampir dua bulan setelah tanggal target.

Kesepakatan itu dikritik oleh partai oposisi Inggris, Partai Buruh, karena dinilai merugikan petani dan peternak. Kesepakatan itu juga dinilai gagal memberikan lapangan pekerjaan, ekspor, atau pertumbuhan ekonomi.

Namun, para menteri melihatnya sebagai batu loncatan lain untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP), yakni blok perdagangan beranggotakan 11 negara termasuk Australia, Singapura, dan Meksiko. Keanggotaan CPTPP telah menjadi tujuan utama perdagangan Inggris pasca-Brexit setelah prospek kesepakatan cepat dan komprehensif dengan Amerika Serikat memudar.

Inggris berharap untuk menjadi anggota CPTPP pada akhir 2022. Hal itu juga sejalan dengan dorongan kebijakan luar negeri Inggris untuk lebih banyak memberikan pengaruh di Indo-Pasifik dalam upaya memoderasi dominasi global China.

Ikuti Whatsapp Channel Republika