REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar konvensi untuk menunjuk satu sosok sebagai calon presiden. Namun ia mengatakan, ketua umum partai politik tak bisa mengikuti forum tersebut.
"Kalau dia ketua umum partai dan dia peserta konvensi, ini ada benturan conflict of interest dong menurut Nasdem," ujar Surya di Hotel Rooftop, Jakarta, Kamis (28/10).
Surya Paloh ingin, konvensi dapat memilih sosok calon presiden yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas untuk memimpin Indonesia. Khususnya, orang-orang yang berada di luar partai politik yang memiliki dua kriteria tersebut.
"Sebuah tawaran dari partai ini, ya Nasdem menawarkan. Kalau kita mau cari pilihan-pilihan yang tidak terbatas satu dan dua, putra-putra terbaik anak bangsa ini untuk menawarkan dirinya, menjadi pemimpin bangsa," katanya.
Nasdem, kata Surya, memprioritaskan kepentingan bangsa untuk mencari calon presiden lewat konvensi tersebut. Bukan untuk kepentinhan segelintir kelompok saja dalam memilih pemimpin untuk periode 2024-2029.
"Barangkali memberikan sumbangsih yang lebih berarti sebagai proses edukasi, pendidikan politik untuk mengantarkan calon terbaik yang diperoleh dari berbagai calon peserta pemilu," ujar Surya.
Adapun Partai Nasdem, hingga saat ini tengah mempersiapkan segala hal yang diperlukam untuk menggelar konvensi. Termasuk komunikasi politik dengan partai-partai yang berminat.
"Nasdem mencoba menggodok ini, mencari partner konvensi yang cocok, dianggap tepat dan tentu seiring dengan waktu juga harus bisa memastikan," ucapnya.
Diketahui, sejumlah ketua umum partai politik disebut akan maju sebagai calon presiden untuk 2024. Pertama adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang selalu unggul dalam hal elektabilitas di banyak hasil survei.
Kedua adalah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang diusung oleh mayoritas kadernya untuk maju di 2024. Terakhir adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang sudah menyatakan siap maju di Pilpres 2024.