REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Wall Street Journal melaporkan, para mantan anggota badan intelijen di bawah pemerintahan Afghanistan yang digulingkan telah berafiliasi dengan ISIS-Khorasan (ISIS-K). Kelompok ISIS-K berseberangan dengan Taliban, dan telah mengklaim sejumlah serangan bom di Afghanistan.
Seperti dilansir Khaama Press News Agency, Selasa (2/11), para mantan personel tersebut sebagian besar adalah mata-mata Afghanistan yang dilatih Amerika Serikat (AS). Wall Street Journal melaporkan, salah satu motif mantan mata-mata Afghanistan bergabung dengan ISIS-K karena motif ekonomi. Sejak Taliban kembali berkuasa, mereka tidak lagi mendapatkan gaji dan Afghanistan mengalami krisis yang cukup parah. Selain itu, mereka juga memiliki motif untuk melawan Taliban.
Jumlah anggota orang yang bergabung dengan kelompok ISIS-K awalnya sedikit. Namun kini jumlahnya terus bertambah, dan dikhawatirkan ISIS-K akan sulit dikalahkan.
Sejauh ini, Taliban telah meyakinkan negara-negara regional bahwa, ISIS-K tidak akan melawan dan tidak menimbulkan ancaman bagi rakyat Afghanistan. Penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban, Amir Khan Muttaqi, mengatakan, Taliban akan menangani ancaman dari militan ISIS. Dia juga memastikan bahwa, Afghanistan tidak akan menjadi basis serangan terhadap negara lain.
Komunitas intelijen AS menilai, ISIS di Afghanistan dapat memiliki kemampuan untuk menyerang AS dalam enam bulan. Seorang pejabat senior Pentagon bulan lalu mengatakan kepada Kongres bahwa, ISIS di Afghanistan memiliki niat untuk melakukan serangan terhadap AS.
Dalam kesaksian di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat, penasihat politik untuk menteri pertahanan AS, Colin Kahl, mengatakan, masih belum diketahui apakah Taliban memiliki kemampuan untuk memerangi ISIS secara efektif. Terutama setelah penarikan pasukan AS pada Agustus lalu.
“Ini adalah penilaian kami bahwa Taliban dan ISIS-K adalah musuh bebuyutan. Jadi Taliban sangat termotivasi untuk mengejar ISIS-K. Kemampuan mereka untuk melakukannya, saya pikir, harus ditentukan,” kata Kahl.
Ikuti Whatsapp Channel Republika