REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Suropati Syndicate, M Shujahri menilai wacana tentang buruknya kinerja Erick Thohir di Kementerian BUMN sengaja didorong untuk memanaskan isu reshuffle kabinet Jokowi-Amin yang santer terdengar pascapergantian panglima TNI. Namun, kata Shujahri, kelompok kepentingan yang menyasar posisi Menteri BUMN itu tidak akan mudah menjatuhkan posisi Erick Tohir.

Shujahri mengatakan, dalam situasi genting yang mana banyak perusahaan harus kolaps karena pandemi, Erick Thohir tetap mampu menjaga roda perusahaan BUMN tetap berjalan. "Menggugat kursi BUMN itu hal sulit karena kondisi pandemi memaksa negara untuk memilih figur yang betul-betul kompeten untuk memimpin Kementerian BUMN bukan sekadar membagi kue kekuasaaan di dalam kabinet," ujar Shujahri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (7/11).

Dia mengungkapkan, banyaknya kelompok yang gagal pikir selalu mengaitkan aktivitas bisnis keluarga Erick Thohir memanfaatkan BUMN untuk memperkaya diri dan memperluas jejaring bisnis. Padahal, kata Shujahri, entitas bisnis keluarga Thohir tidak bertambah seperti yang dibayangkan para pengkritik Erick.

"Hingga kini belum ada data yang betul-betul valid membuktikan hal tersebut, bukan berarti tidak mengapresiasi isu yang didorong oleh kelompok tersebut, namun kesannya isu tersebut lebih mengarah pada isu kebencian pribadi," ungkap Shujahri.

Shujahri justru menilai rangkaian hal tersebut membuktikan Erick Thohir bukanlah seorang politisi. Kata Shujahri, hanya seorang politisi yang diberkahi kemampuan menahan gelombang serangan terhadap dirinya.

Sementara Erick, kata dia, bukan seorang politisi yang pandai memainkan power sharing untuk menjaga kelompok kepentingan agar tidak membencinya. "Dari tuduhan pembagian kursi jabatan BUMN hingga isu pemafaatan BUMN untuk kepentingan pribadi. Kalau Erick Thohir seorang politisi, saya yakin semua pihak yang selama ini dianggap diberi jabatan di BUMN pasti akan ramai-ramai membelanya," kata dia.

Shujahri menyebut dalam beberapa kesempatan hanya internal Kementerian BUMN saja yang seringkali membuka suara terkait isu-isu miring Kementerian BUMN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika