REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Anggota DPR RI Komisi VIII bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) kepada 80 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Depok. Masing-masing rumah berhak mendapatkan stimulus sebesar Rp 20 juta.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mendorong secepatnya perbaikan 80 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), maksimal selesai akhir tahun 2021. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Rehabilitasi Sosial (RS) Rutilahu Tahun 2021 di Balai Kota Depok, Senin (8/11).

"Saat ini RS Rutilahu di Kota Depok baru terealisasi 30 unit rumah dari 80 unit yang dijanjikan Kementerian Sosial (Kemensos)," ujar Imam.

Untuk itu, lanjut Imam, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kemensos terkait realisasi tersebut. "Satu atau dua hari ini saya akan ke Kemensos untuk menanyakan yang 50 lagi," terangnya.

Menurut Imam, bantuan yang diberikan sebesar Rp 20 juta per unit rumah. Namun, bantuan ini berupa bahan bangunannya saja, sedangkan untuk pembangunan diserahkan ke masyarakat.

"Semoga semuanya dapat cair pada November ini. Dengan harapan selesai pembangunannya di akhir tahun 2021," harapnya.

Anggota DPR RI Komisi VIII, Nur Azizah Tamhid mengatakan, di tahun ini pihaknya melalui Kemensos mencanangkan perbaikan rutilahu di dua daerah yaitu Bekasi dan Kota Depok. Dengan total keseluruhan mencapai 100 unit, rinciannya 80 unit rumah di Kota Depok dan Bekasi 20 unit rumah.

"Saat ini RS Rutilahu di Kota Depok baru terealisasi 30 unit rumah dari 80 unit yang dijanjikan Kemensos. Insyaallah akhir tahun ini, karena itu menggunakan APBN 2021," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika