REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menanggapi terkait penangkapan Ahmad Zain An-Najah oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Menurutnya, ini tidak ada kaitannya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau statusnya sebagai ulama. Ahmad Zain murni diduga terlibat dalam jaringan terorisme organisasi Jemaah Islamiyah (JI).
"Jelas pada dasarnya penangkapan ini tidak ada hubungannya dengan MUI. Cuma memang kebetulan dia pengurus MUI. Zain An-Najah ini ditangkap, termasuk Farid Okbah, bukan karena dia ulama atau bukan," katanya pada Ahad (21/11).
Kemudian, ia melanjutkan Ahmad Zain dan Farid Okbah sebenarnya tokoh lama yang segala aktivitasnya diawasi dan dipelajari oleh Densus. Selain itu, kata dia, ada banyak yang membuktikan keterlibatan Ahmad Zain dan Farid Okbah dalam Yayasan Abdurrahman Bin Auf yang menjadi bagian perisai organisasi-organisasi bentukan JI.
"Ini tentu saja tidak bisa dibantah. Hasil penyidikan mengatakan mereka mengakui semua itu," ujarnya.
Ia menambahkan MUI jelas tegas tidak mendukung terorisme. MUI justru memiliki satu lembaga baru dalam masa formatur kepemimpinan Kiai Miftachul Akhyar bernama Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme. Bahkan, MUI mengeluarkan fatwa menyatakan terorisme itu haram.
"Artinya MUI tidak terlibat sama sekali di sini. Densus juga menangkap bukan karena mereka ini MUI, tidak ada hubungannya sama sekali," kata dia.
Islah menilai penangkapan ini kembali membuktikan pemerintah tegas terhadap terorisme. Sikap itu penting karena terorisme sudah masuk ke berbagai lini kehidupan dan organisasi. Mereka selalu berupaya bergerak di bawah dan atas permukaan, mereka juga bergerak di permukaan. Mereka berusaha menyusup ke lembaga-lembaga resmi normatif seperti lembaga pemerintah
"Ini sebenarnya bukan barang baru, tapi ketika MUI yang seharusnya orang-orang paham agama dan sebagainya manifesto politisasi agama itu memang sering sekali menyusup ke dalam lembaga-lembaga ulama, lembaga-lembaga keislaman, entah itu DDII, NU, Muhammadiyah. Ini memang paling rentan karena ini beririsan langsung dengan dunia-dunia keagamaan dan dakwah," katanya.
Islah menyarankan agar MUI mulai melakukan koordinasi dalam menentukan pengurus harian maupun pengurus komisi-komisi. MUI perlu berkoordinasi dengan kepolisian, TNI maupun lembaga intelijen negara untuk menentukan pengurus yang bersih atau tidak terlibat dengan kelompok terorisme.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berhubungan dengan ranah-ranah publik harus melakukan asesmen. Menurut saya, penangkapan Zain An-Najah hanya sebagian kecil yang akhirnya membuka mata semua bahwa betapa rentannya lembaga-lembaga di negeri ini," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika