REPUBLIKA.CO.ID, MINSK - Belarusia mengancam akan membalas sanksi baru yang dikenakan oleh Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS), Jumat (3/12). Presidennya, Alexander Lukashenko, menegaskan negaranya tak akan menyerah pada tekanan Barat atas krisis migran di perbatasan Polandia.
Kementerian Luar Negeri Belarusia mengatakan sanksi baru bertujuan untuk secara ekonomi melumpuhkan Belarusia dan membuat kehidupan warga Belarusia sekeras mungkin menderita. "UE penggagas spiral sanksi dan agresi," kata Kementerian Luar Negeri Belarusia dalam sebuah pernyataan seperti dikutip laman Euronews, Sabtu (4/12).
Belarusia juga menjanjikan tindakan keras dan asimetris sebagai tanggapan terhadap sanksi UE dan AS. Lukashenko juga mengatakan kepada media pemerintah ia tidak akan mengusir diplomat barat setelah sanksi dan mengatakan pengusiran semacam itu akan "beradab".
UE, AS, Kanada, dan Inggris menjatuhkan sanksi simultan terhadap puluhan pejabat, organisasi, dan perusahaan Belarusia pada Kamis (2/12). Brussels mengatakan langkah-langkah itu diambil sebagai tanggapan atas "serangan hibrida" Belarusia terhadap UE dengan menggunakan migran.
Minsk telah membantah tuduhan mendorong para migran untuk secara ilegal memasuki UE dalam mengacaukan Barat. Presiden Lukashenko telah menghadapi sanksi sejak pemilihannya kembali yang disengketakan untuk masa jabatan keenam pada Agustus 2020.
UE sebelumnya memberikan sanksi kepada Belarusia atas tindakan keras keamanan Lukashenko terhadap pemrotes damai dan penangkapan seorang jurnalis Belarusia di dalam penerbangan Ryanair. Pada Kamis, UE memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset pada 17 orang lagi, termasuk penjaga perbatasan senior dan pejabat militer, perwakilan pemerintah, dan hakim.
Tindakan itu juga menghantam maskapai penerbangan negara Belavia dan kelompok perjalanan yang dituduh membantu membawa migran ke Belarusia. "Migran yang ingin melintasi perbatasan eksternal Uni telah terbang ke Minsk dengan penerbangan yang dioperasikan oleh Belavia dari sejumlah negara Timur Tengah, khususnya Lebanon, Uni Emirat Arab, dan Turki," kata UE.
Sanksi juga menargetkan perusahaan pariwisata negara Tsentrkurort. Perusahaan itu dituding Uni Eropa membantu setidaknya 51 warga Irak mendapatkan visa ke Belarusia dan mengatur transportasi bus untuk mereka ke perbatasan. Kepala kebijakan luar negeri Josep Borrell mengatakan UE tidak akan menolerir instrumentasi manusia yang diatur dan bermotivasi politik oleh rezim Lukashenko.
Inggris juga mengatakan telah menjatuhkan sanksi pada delapan individu Belarusia yang bertanggung jawab atas penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. AS juga memberikan sanksi kepada 32 individu dan entitas di Belarusia.