REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) merilis pernyataan kelompok negara-negara kaya yang tergabung dalam G7. AS, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan perwakilan Uni Eropa mengatakan khawatir dengan mengikisnya elemen-elemen demokrasi pada sistem pemilihan Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong.

"Paket perubahan pada sistem pemilihan yang diperkenalkan awal tahun di Hong Kong, termasuk mengurangi jumlah kursi yang dipilih langsung dan menetapkan proses pemeriksaan baru pada kandidat-kandidat yang dipilih dengan ketat di surat suara, menurunkan tingkat otonomi Hong Kong berdasarkan prinsip 'Satu Negara, Dua Sistem," kata G7 dalam pernyataannya, Selasa (21/12).

Kandidat-kandidat pro-Beijing mendominasi pemilihan legislatif Hong Kong pada Ahad (19/12) kemarin. Mereka mengalahkan politisi moderat dan independen dalam pemilihan umum pertama kota itu setelah Beijing mengeluarkan resolusi untuk mengubah undang-undang pemilihan kota tersebut.

"Kami menegaskan kembali seruan kami ke China untuk bertindak berdasarkan Deklarasi Bersama China-Inggris dan kewajiban hukum lainnya dan menghormati hak-hak dan kebebasan dasar di Hong Kong sebagaimana yang diatur Undang-undang Dasar," kata G7 di siaran pers Kementerian Luar Negeri AS.

Negara G7 juga meminta pihak berwenang China dan Hong Kong untuk mengembalikan kepercayaan pada institusi politik Hong Kong dan mengakhiri penindasan tak beralasan pada mereka yang mempromosikan nilai-nilai demokratis dan membela kebebasan dan hak-hak.

Kandidat yang setia kepada Beijing memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan legislatif. Tahun lalu China mengubah undang-undang diubah untuk memastikan hanya mereka yang dianggap 'patriot' yakni politisi pro-Beijing yang dapat mengelola kota itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika