REPUBLIKA.CO.ID, NURSULTAN -- Mantan Perdana Menteri Kazakhstan Akezhan Kazhegeldin mengatakan Presiden Kassym-Jomart Tokayev harus bergerak cepat mengonsolidasi kekuasaannya usai memisahkan diri dari diktator negara itu pekan lalu. Langkah yang dilakukan setelah negara Asia Tengah tersebut dilanda kerusuhan paling buruk selama 30 tahun merdeka.
Usai pengunjuk rasa membakar gedung-gedung di Ibukota Almaty, Rabu (5/1/2022) Tokayev menurunkan mantan pemimpin Kazakhstan Nursultan Nazarbayev dari Dewan Keamanan. Lembaga yang mengizinkan politisi berusia 81 tahun itu tetap berkuasa meski sudah mundur dari jabatan presiden sejak 2019.
Hingga kini sudah sekitar 164 orang dikabarkan tewas dan 6.000 lainnya ditahan dalam apa yang Tokayev sebut operasi kontra-terorisme. Langkah aparat keamanan membersihkan demonstran di negara kaya minyak dan uranium tersebut.
Kazhegeldin mengatakan Tokayev yang berkuasa sejak 2019 telah melepaskan diri dari bayang-bayang Nazabayev yang berkuasa selama hampir 30 tahun. Menurutnya, Tokayev harus segera menghilangkan keraguan siapa yang berkuasa. "Saya pikir orang-orang di jaringan sosial, kritikus, terus mengatakan ia calon Nazarbayev, Nazarbayev di belakangnya dan memanipulasinya," kata Kazhegeldin, Senin (10/1/2022).
"Sekarang ia harus memiliki kekuasaan eksekutif resmi, pertanyaannya bagaimana ia melakukannya, ia harus mengambil alih komando," tambahnya.
Kazhegeldin menjabat sebagai perdana menteri selama kekuasaan Nazarbayev pada tahun 1990-an, ketika Tokayev masih menteri luar negeri. Ia kemudian mundur karena prihatin dengan korupsi dan kini tinggal di pengasingan di Jerman.
Ia mendesak Tokayev untuk segera melakukan penyelidikan, dan membawa mereka yang melakukan tindak kekerasan ke pengadilan serta mendengarkan tuntutan masyarakat untuk reformasi. "Bila ia melakukannya dalam waktu dekat, ia dapat mengandalkan dukungan masyarakat dalam pemilihan, bila tidak masyarakat akan menyalahkan semua masalah dan apa yang terjadi baru-baru ini padanya," kata Kazhegeldin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika