REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memberikan komentarnya terkait sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk meminimalisasi penularan Covid-19 dengan mengurangi pertemuan fisik di lingkungan kantor pemerintahan.

Perlu diketahui, seiring Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 di sejumlah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali mengatur sistem kerja aparatur sipil negara (ASN).

Sistem kerja tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 25/2021 tentang Perubahan Atas SE Menteri PANRB No. 23/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksin.

Menurut Ridwan Kamil, ada tidak ada Covid-19 WFH dapat tetap diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar. "Sekarang kombinasi antara WFH dan WFO, kalaupun WFH bisa saja bukan karena ada Covid. WFH karena ada kerjaan ada yang tidak perlu datang, tapi target tercapai," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, belum lama ini.

Emil mengatakan, Covid 19 mengajarkan ternyata ditemukan ada pekerjaan yang tidak harus datang. "Ada tidak ada Covid, WFH akan jadi new trend," katanya.

Menurut Emil, terlepas dari WFO maupun WFH kalau WFH pekerjaan sesuai target, hal itu tidak akan menjadi masalah. "Saya berorientasi pada hasil mending banyak hasil tapi proses bisa diinovasikan," katanya.

Berdasarkan Inmendagri No 1/2022 saat ini Jabar berada di kriteria level 1 dan 2 status PPKM Jawa dan Bali. Untuk esensial pada sektor pemerintahan, mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.