REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan pemerintahnya akan mengalokasikan dana tambahan untuk melawan aktivitas gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS) internasional yang dipimpin Palestina. Keputusan ini dijelaskannya saat rapat kabinet mingguannya, Ahad (23/1/2022).

Pengumuman Bennett muncul setelah harian Israel Israel Hayom yang dekat dengan mantan perdana menteri dan saingannya Benjamin Netanyahu, mengklaim pemerintah saat ini tidak berbuat cukup untuk melawan BDS. 

Surat kabar itu mengatakan penggabungan urusan strategis dan kementerian luar negeri telah menyebabkan penurunan di kementerian sebelumnya, setelah pemerintah sebelumnya mengklaim sangat fokus untuk melawan gerakan anti-Israel global.

Keputusan kabinet juga muncul setelah krisis penyanderaan Texas di sebuah sinagoga pada 15 Januari. “Antisemitisme kontemporer datang dalam banyak kedok. Hari ini, energi kebencian Yahudi ini sering diarahkan pada negara Yahudi. Kewajiban kita sebagai Negara Israel adalah untuk mengeksposnya, bahkan ketika itu disamarkan, dan melawannya,” kata Bennett dilansir dari The New Arab, Senin (24/1/2022).

Kampanye damai BDS menyerukan boikot terhadap Israel, termasuk secara budaya dan akademis. Ini dilakukan sampai Israel mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina dan mengakui hak-hak Palestina.

Para pejabat Israel menuduh gerakan ini sebagai "anti-Semit", mirip dengan individu atau organisasi mana pun yang kritis terhadap pelanggaran Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika