Senin 21 Feb 2022 18:09 WIB

Meningkatnya Angka Keterisian RS di Luar Jawa-Bali dan Arahan Jokowi

Meski keterisian RS meningkat, angka BOR secara nasional masih terkendali.

Red: Andri Saubani

Foto: Republika/Thoudy Badai

Tenaga kesehatan melakukan screening pasien sebelum dipindahkan ke Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmajid, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah pusat menyebut angka keterisian RS secara nasional saat ini meningkat namun masih terkendali. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fauziah Mursid, Dessy Suciati Saputri, Dian Fath Risalah, Antara

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Koordinator PPKM Luar Jawa Bali mengatakan angka keterisian tempat tidur (BOR) Covid-19 di rumah sakit maupun isolasi terpusat provinsi di luar Jawa Bali saat ini meningkat secara keseluruhan. Meski demikian, angka BOR di luar Jawa Bali ini masih di bawah angka BOR nasional yang sekitar 38 persen.

Baca Juga

"Meskipun kasus meningkat secara keseluruhan, keterisian rumah sakit masih terkendali, secara nasional 38 persen. Namun di luar Jawa-Bali kurang dari 30 persen," ujar Airlangga dalam konferensi persnya secara virtual, Senin (21/2).

Namun, Airlangga mengatakan, ada beberapa provinsi di luar Jawa-Bali yang tingkat BOR-nya di atas 30 persen. Provinsi tersebut antara lain Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara yang tingkat BORnya antara 31-35 persen, dan tertinggi Sumatera Selatan yakni 46 persen.

Sementara dari isolasi terpusat, keseluruhannya sebesar 5,89 persen.

"Kemudian dari jumlah isolasi terpusat yang tersedia, ini jumlahnya bisa ditingkatkan pada saat sekarang tersedia 29.723 tempat tidur dan ini bisa ditingkatkan ke-48.799 tempat tidur, dari 29 ribu yang tersedia baru terisi sebesar 5,89 persen," katanya.

Sementara, untuk capaian vaksinasi di luar Jawa-Bali, masih ada daerah di luar Jawa Bali yang cakupan vaksinasinya rendah yakni untuk dosis pertama ada di tiga provinsi yang di bawah 70 persen yaitu Maluku, Papua Barat dan Papua. Lalu provinsi yang dosis keduanya di bawah 50 persen adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku dan papua.

Sedangkan untuk vaksin booster, capaian di seluruh provinsi luar Jawa-Bali masih di bawah 10 persen serta capaian lansia masih ada tujuh provinsi yang di bawah 60 persen dan untuk dosis kedua ada 25 persen yang di bawah 60 persen.

"Arahan bapak presiden dosis kedua dan lansia ini dipercepat, dan ini menjadi indikator yang penting diperhatikan," kata Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hari ini juga mengungkapkan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar risiko kematian terhadap lansia yang belum divaksin dan juga yang memiliki komorbid dapat ditekan semaksimal mungkin melalui penanganan yang baik. Luhut menyebut, dari 2.484 pasien yang meninggal akibat Covid-19, sebanyak 73 persen di antaranya belum melakukan vaksinasi dosis lengkap, 53 persen lansia, dan 46 persen memiliki penyakit komorbid.

“Untuk itu, pemerintah akan segera melakukan langkah-langkah mitigasi dari arahan Presiden tersebut,” kata Luhut saat konferensi pers usai rapat terbatas evaluasi PPKM bersama Presiden, Senin.

Menurut Luhut, pemerintah akan menekan angka kematian dengan memberikan respons perawatan lebih cepat kepada kelompok yang memiliki komorbid. Seusai berdiskusi dengan para pakar dan juga pihak rumah sakit, pemerintah pun mendorong adanya interkoneksi data antara BPJS Kesehatan yang memiliki data komorbid dan data penambahan kasus di NAR Kemenkes.

“Sehingga jika ada penambahan kasus langsung terdeteksi apakah pasien tersebut komorbid atau tidak. Respon tindakan bisa dilakukan lebih cepat lagi dan akan banyak menghindari kemungkinan kematian,” tambah dia.