REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPD RI Tamsil Linrung mengatakan, banyak pihak yang diuntungkan jika ada perpanjangn masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Satu-satunya pihak yang dirugikan adalah rakyat Indonesia.
“Ini (perpanjangan masa jabatan presiden/penundaan pemilu) tidak hanya menguntungkan presiden, tapi juga anggota DPR, DPD, DPRD, hampir semuanya untung . Satu-satunya yang rugi adalah rakyat,” kata Tamsil dalam diskusi penyeraan aspirasi bertema: 'PT 0 persen dan kembali UUD 1945 sebagai upaya menyelamatkan NKRI’, di Jakarta, Rabu (3/3/2022).
Karena wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu itu menguntungkan anggota parlemen, menurut Tamsil, ada informasi yang menyebutkan bahwa lebih dari 75 persen anggota parlemen setuju. Termasuk anggota DPD RI.
"Tapi saya harus menegaskan diri saya bahwa saya termasuk yang tidak setuju penundaan pemilu,” kata senator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan tersebut.
Terkait dengan wacana ini, menurut Tamsil, Ketua DPD La Nyala juga mengingatkan jangan sampai kebablasan. "Bisa terjadi revolusi sosial,” kata Tamsil.
Persoalan perpanjangan masa jabatan ini pula, menurut Tamsil, yang membuat sejumlah pihak ragu-ragu dalam melakukan amendemen UUD. Mereka khawatir jika dilakukan amendemen maka akan membuka kotak pandora, kalau 2/3 anggota MPR setuju perpanjangan masa jabatan tiga tahun atau 5 tahun.
Fenomena PAN, Golkar, dan PKB yang memunculkan ide perpanjangan masa jabatan, menurut aktivis 98 Yusuf Blegur, salah satu bukti politik dagang sapi yang dipertontonkan ke publik. “Ketika tersandera oleh skandal politik kemudian mereka rela menjual aspirasi rakyat untuk kepentingan keselamatan karir politik mereka,” kata aktivis 98 tersebut.
Dia mengatakan jaringan aktivis 98 akan membuka mengonsolidasi jaringan-jaringan perlawanan di seluruh Indonesia. “Mulai minggu depan, (jaringan aktivis) 98 akan membuka diri dengan gerakan-gerakan kesadaran kritis yang lain,” ungkapnya.
Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail, mengatakan kegaduhan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu menambah kebingungan masyarakat bawah. Ketika isu ini direalisasikan maka akan melanggar konstitusi. “Padahal kita berbangsa dan bernegara harus berpijak pada konstitusi,” kata Affandi.
Diingatkannya, perpanjangan masa jabatan presiden justru akan memantik people power. Karena masyarakat tidak bodoh. “Ini sebenarnya juga warning untuk presiden,” ungkapnya.
Affandi mengatakan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa yang menginginkan Jokowi tiga periode itu dari orang-orang yang ingin menjerumuskan saya. “Tapi kan namanya orang bisa berubah. Tergantung kepentingan di belakangnya,” ungkap Affandi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika