REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya memiliki fungsi pengawasan terhadap langkanya minyak goreng. DPR sudah berusaha mengundang Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk mengkonfirmasi permasalahan tersebut, tetapi ia tak kunjung hadir dalam dua undangan rapat sebelumnya.
"Dalam kesempatan terakhir dalam sidang paripurna ini saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR," ujar Dasco dalam rapat paripurna Masa Sidang IV, Selasa (15/3).
Ia menjelaskan, kelangkaan minyak goreng menjadi permasalahan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Lutfi dalam posisinya sebagai Menteri Perdagangan harus menjelaskan alasan hal tersebut dapat terjadi kepada DPR.
"DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah dua kali Menteri Perdagangan diundang dalam rapat konsultasi yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain," ujar Dasco.
"Kita minta, ya kita sama-sama kan tadi dibilang rakyat menjerit, Menteri Perdagangannya ya begitu. Ini mau panjang atau mau pendek kan begitu," sambungnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mengatakan bahwa masyarakat dihadapkan dengan mahal dan langkanya minyak goreng. DPR dalam hal ini masih menunggu tindakan tegas dari pemerintah.
"Tindakan tegas dari pemerintah itu yang kita tunggu. Termasuk juga beberapa kali kita memang mengupayakan Mendag hadir di Komisi VI untuk dimintai keterangan, tapi selalu ada alasan berhalangan," ujar Baidowi.
Sikap Lutfi dinilainya tak memiliki itikad baik kepada DPR terkait permasalahan minyak goreng ini. Ia hanya bisa berharap, mahal dan langkanya minyak goreng dapat diselesaikan sebelum Ramadhan.
"Karena kita khawatirkan jelang Ramadhan ini justru memicu kenaikan harga sembako lainnya dan itu memang rutinitas tiap tahun. Setiap ada momen-momen hari besar biasanya memang dibarengi dengan adanya kenaikan harga sembako," ujar Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
