REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, tarif integrasi sedang diupayakan pihaknya untuk mengurangi subsidi transportasi. Menurutnya, sejauh ini transportasi umum di DKI masih mengandalkan subsidi tarif.

“Terlepas yang menikmati tidak semua warga Jakarta ya,” kata Riza kepada awak media, Kamis (18/3/2022) malam.

Dia mengatakan, alih-alih hanya dinikmati warga Jakarta, tarif integrasi disebutnya bisa untuk semua warga. Dia menambahkan, siapapun latar belakang atau profesinya, akan diperlakukan sama dalam tarif tersebut.

“Memang selama ini transportasi disubsidi oleh pemerintah. Pencarian formula itu agar mengurangi subsidi, tetapi tetap memberikan pelayanan terbaik masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dishub DKI mengusulkan kepada DPRD DKI soal tarif integrasi transportasi umum sebesar maksimal Rp10 ribu. Adapun simulasinya, penumpang langsung dikenakan biaya Rp 2.500 ketika menggunakan transportasi umum pertama dan tarif berikutnya disesuaikan jarak tempuh dengan biaya Rp 250 per kilometer.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dishub DKI, mengusulkan tarif integrasi Jaklingko sebesar Rp 10 ribu. Rencanannya, hal itu akan diberlakukan untuk penggunaan bus Transjakarta, kereta MRT dan LRT.

Dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, jika tarif integrasi JakLingko diterapkan, pendapatan tiga BUMD bakal minus Rp 14,46 miliar. Meski demikian, koreksi pemasukan itu akan tertutupi dengan realisasi public service obligation (PSO) atau subsidi APBD sebesar Rp 3,16 triliun.