REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Ismail akan berunding tentang usulan tersebut dengan para pemimpin negara anggota ASEAN dalam upaya mengangkat bahasa ibu di tingkat internasional.

Ismail mengatakan selain di Malaysia, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di beberapa negara tetangga seperti Indonesia, Brunei dan Singapura serta di Thailand selatan, Filipina selatan dan di sebagian Kamboja.

"Jadi tidak ada alasan kami tidak bisa menjadikan Bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa resmi ASEAN," ujar Ismail seperti dikutip laman Free Malaysia Today, Rabu (23/3/2022).

"Kami akan berkoordinasi dalam hal ini dan saya akan berdiskusi dengan para pemimpin negara-negara yang menggunakan Bahasa Melayu agar mereka setuju untuk menjadikannya bahasa kedua ASEAN," ujarnya menambahkan.

Dia mengatakan, setelah melakukan perundingan dia juga akan berdiskusi dengan para pemimpin ASEAN lainnya yang negaranya juga memiliki penduduk yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa lisan. Hal ini diungkapkannya dalam sesi tanya jawab di Dewan Negara hari ini, Rabu.

Ismail kemudian menjawab pertanyaan tambahan dari Zurainah Musa, yang ingin mengetahui apakah pemerintah akan bekerja sama dengan para pemimpin ASEAN untuk mengoordinasikan penggunaan bahasa Melayu di tingkat regional. Menguraikan hal tersebut, Ismail mengatakan saat ini hanya empat dari 10 negara ASEAN yang menggunakan bahasa Inggris dalam acara resmi di tingkat internasional, sementara yang lain menggunakan bahasa nasionalnya dalam urusan resmi mereka.

Perdana Menteri mengatakan dia sendiri telah menggunakan bahasa Melayu selama kunjungan resminya ke Indonesia, Brunei, Kamboja dan Thailand sebelum dan terakhir selama kunjungannya ke Vietnam dua hari lalu.

"Kita tidak perlu malu atau canggung untuk menggunakan Bahasa Melayu di tingkat internasional karena upaya penegakan bahasa Melayu ini juga sejalan dengan salah satu bidang prioritas Malaysian Foreign Policy Framework yang dicanangkan pemerintah pada 7 Desember tahun lalu," tegasnya.

"Upaya ini akan terus dilakukan dalam pertemuan dan konferensi internasional, baik bilateral maupun multilateral, di dalam atau di luar negeri jika diperlukan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika