Senin 28 Mar 2022 13:36 WIB

Dorong Pertanian Terintegrasi, Wapres: 90% Jagung dan Kedelai Indonesia Masih Impor

Wapres mendorong pemanfaatan lahan untuk pertanian terintegrasi

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Nur Aini
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong penanaman dengan sistem pertanian yang terintegrasi (integrated farming) untuk memaksimalkan hasil komoditas bahan pangan, salah satunya jagung dan kedelai.
Foto: Dok. BPMI/Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong penanaman dengan sistem pertanian yang terintegrasi (integrated farming) untuk memaksimalkan hasil komoditas bahan pangan, salah satunya jagung dan kedelai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong penanaman dengan sistem pertanian yang terintegrasi (integrated farming) untuk memaksimalkan hasil komoditas bahan pangan, salah satunya jagung dan kedelai. Wapres mengatakan, saat ini Indonesia masih kekurangan jagung dan kedelai.

"Kita masih kekurangan jagung dan kedelai, 90 persen masih diimpor," kata Wapres dalam keterangannya usai meninjau lokasi penanaman jagung dan kedelai di Desa Ciparung Sari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Selasa (28/3/2022).

Baca Juga

Wapres pun mendorong pemanfaatan lahan-lahan yang masih bisa digunakan untuk menanam jagung maupun kedelai dengan metode integrated farming ini. Menurutnya, masih banyak lahan-lahan yang dikuasai swasta maupun BUMN, tetapi belum dimaksimalkan.

"(Karena itu) manfaatkan juga lahan-lahan yang masih bisa digunakan, dikuasai oleh swasta maupun juga dengan BUMN ini kita ingin memberikan kesempatan pada masyarakat," kata Wapres.

Selain sistem penanaman, Wapres juga mendorong digitalisasi dalam ekosistem pertanian. Digitalisasi dibutuhkan untuk memaksimalkan hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Wapres mengatakan, tidak sedikit para petani yang bisa menanam tetapi tidak bisa menjual hasil tanamannya. Dengan digitalisasi pertanian ini pun diharapkan bisa membantu para petani dalam memasarkan produk pertaniannya.

"Kemudian ada semacam offtakernya yang bisa memfasilitasi untuk memberi pembiayaan, kemudian juga memasarkan. Jadi ada semacam intermediatornya. Ini merupakan satu ekosistem yang coba kita bangun," kata Wapres.

"Ini dalam rangka kita ingin memberdayakan masyarakat dan melakukan pemulihan ekonomi nasional di tingkat akar rumput, di tingkat masyarakat, supaya kita mendorong untuk dilakukan pemerataan pendapatan ekonomi kepada masyarakat," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengharapkan distribusi lahan-lahan yang mayoritas masih dikuasai korporasi untuk pertanian rakyat. Ridwan berharap lahan-lahan tersebut bisa dimaksimalkan untuk menanam komoditas yang sangat dibutuhkan, seperti jagung maupun kedelai.

"Tapi dengan ekosistem digital bukan manual lagi, bukan konvensional lagi," kata Ridwan Kamil.

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi menyatakan pemerintah memang berfokus dalam menggiatkan digitalisasi di bidang pertanian. Ia pun berharap program digital yang sudah diluncurkan bisa berlanjut dan bisa menjadi contoh di daerah-daerah lain.

"Tugas kami semua utamanya dari pusat sampai ke daerah agar program-program seperti ini, digitalisasi dan lain-lain bisa mulai menjadi hal-hal yang memang umum di masyarakat, bisa bermanfaat secara sosial di masyarakat," katanya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement