REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pertanian dari Universitas Gadjah Mada Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus memiliki neraca pangan dengan data tunggal agar bisa melakukan tata kelola kebijakan pangan nasional dengan baik.
"Yang kita perlukan adalah neraca pangan yang kalau dilihat dari datanya dia adalah data tunggal, data nasional," kata Jangkung dalam webinar tentang pengoptimalan peran Bapanas di Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Jangkung menyebutkan, apabila setiap kementerian-lembaga masing-masing memiliki data tersendiri terkait komoditas pangan dengan angka yang berbeda-beda akan membuat informasi menjadi rancu. Perbedaan data akan berdampak pada pengambilan kebijakan terkait pangan.
"Oleh karena itu data tunggal nasional menjadi prasyarat penting kalau kita akan berbicara tentang sistem neraca pangan nasional," kata Jangkung.
Selain itu, Jangkung menerangkan, neraca pangan juga harus data yang valid dan reliabel atau bisa dipercaya. Data neraca pangan secara nasional harus akurat dan merepresentasikan kondisi pangan yang sesuai jumlahnya dengan yang ada di lapangan.
Karakter lain yang harus ada dalam sistem neraca pangan nasional yaitu data yang terus menerus diperbarui secara berkala. "Karakter yang lain adalah harus selalu diperbarui. Maka menjadi penting adanya sistem informasi pangan nasional yang kemudian bisa menyiapkan data dengan karakter tadi, karena data itu muaranya akan dianalisis dan akan digunakan sebagai input untuk kebijakan pangan nasional," kata Jangkung.
Jangkung menjabarkan, dengan adanya neraca pangan nasional akan menghindarkan dari kebijakan importasi yang tidak perlu, atau bahkan mencegah kegaduhan terkait impor pangan. Misalnya komoditas tertentu, kalau ada terbaru, tidak perlu ada kegaduhan setiap tahun tentang perlu tidaknya impor.
"Tidak perlu gaduh, cukup kita lihat pada neraca pangan. Jadi jangan sampai isu impor itu kemudian mempengaruhi harga, kemudian ujung-ujungnya tidak akan menguntungkan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika