REPUBLIKA.CO.ID, MUMBAI -- Menteri Urusan Minoritas India Mukhtar Abbas Naqvi membantah meningkatnya intoleransi antara agama di negaranya. Ia juga menegaskan masyarakat India bebas mempraktekkan ajaran agamanya masing-masing.  

Hal ini ia sampaikan saat berbagai daerah di India dilanda kerusuhan atas alasan agama. Pada Sabtu (16/4/2022) kemarin bentrokan atas alasan agama pencah selama prosesi keagamaan Hindu di New Delhi. 

Polisi mengatakan insiden itu melukai beberapa orang termasuk enam petugas polisi. Beberapa hari sebelumnya kekerasan serupa juga terjadi di tiga negara bagian India.

"Elemen pinggiran, yang tidak dapat mencerna perdamaian dan kemakmuran di negara, mencoba untuk memecah komitmen dan budaya India yang inklusif," kata Naqvi pada surat kabar The Economic Times, Ahad (17/4/2022).

Beberapa hari terakhir terjadi kerusuhan kecil antara mayoritas Hindu dengan minoritas Islam selama prosesi keagamaan di sebagian daerah di India. Mahasiswa di New Delhi berkelahi mengenai makanan non-vegetarian yang disajikan di asrama kampus selama pekan baik agama Hindu.

"Bukan pekerjaan pemerintah untuk memberitahu masyarakat apa yang dimakan atau tidak, setiap warga di negara ini memiliki kebebasan untuk memakan makanan yang mereka pilih," kata Naqvi yang merupakan politisi dari partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.

Beberapa tahun terakhir partai nasional Bharatiya Janata yang Modi pemimpin menguatkan kelompok-kelompok garis keras Hindu. Mereka mengambil tindakan keras dengan alasan mempertahankan agama Hindu.

Pada awal bulan ini India dilanda gejolak intoleransi setelah siswi muslim di Negara Bagian Karnataka  dilarang memakai hijab di ruang kelas.

Partai-partai oposisi India mengungkapkan kekhawatiran mereka pada multi-agama dan kepercayaan India semakin tidak toleran di bawah rezim Modi. India didominasi penganut agama Hindu tapi memiliki lebih dari 200 juta muslim.

"Tidak ada larangan hijab di India, masyarakat dapat memakai hijab di pasar dan tempat-tempat lain, tapi setiap kampus atau institusi memiliki kode busana, disiplin dan seragamnya, kami akan menerima itu, bila tidak suka, anda bisa memilih institusi lain," kata Naqvi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika