REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, tantangan pelaksanaan Pemilu 2024 bukan hanya dari sisi elektoral saja. Salah satu tantangan itu di antaranya terjadi polarisasi di masyarakat akibat masifnya kabar bohong atau hoaks, fitnah, dan disinformasi saat pemilu. 

"Kalau disinformasi ini tidak ditanggulangi, tidak dipersiapkan, ya khawatirnya nanti justru orang tidak bisa percaya dengan kerja-kerja keras teman-teman penyelenggara pemilu," ujar Khoirunnisa dalam diskusi daring bertajuk Persiapan Pemilu: Penyelenggara Baru, Masalah Lama pada Selasa (19/4). 

Dia mengatakan, pengacauan informasi menjadi satu di antara tiga bentuk gangguan terhadap hak memilih. Dua bentuk lainnya yaitu diskriminasi dalam regulasi serta intimidasi atau pengusikan. 

Dia mencontohkan, pada pemilu sebelumnya terdapat informasi yang menyatakan warga dapat memilih hanya dengan berbekal KTP elektronik. Informasi itu menyebutkan, meskipun seseorang tidak berada pada tempat tinggalnya sesuai KTP saat hari pemungutan suara, warga dapat mencoblos hanya dengan membawa KTP elektronik.