Rabu 20 Apr 2022 21:05 WIB

Kemenperin: Distribusi Minyak Goreng Curah Bersubsidi Capai 136.720 Ton

Angka tersebut sesuai perkiraan Kemenperin pada pekan lalu.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Fuji Pratiwi
Warga antre untuk membeli minyak goreng curah (ilustrasi). Kemenperin distribusi Minyak Goreng Curah Bersubsidi selama April atau 19 hari mencapai 136.720 ton atau rata-rata 7.197 ton per hari.
Foto: ANTARA FOTO/Makna Zaezar/aww.
Warga antre untuk membeli minyak goreng curah (ilustrasi). Kemenperin distribusi Minyak Goreng Curah Bersubsidi selama April atau 19 hari mencapai 136.720 ton atau rata-rata 7.197 ton per hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan, program Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil terus bergulir dan meningkat angka pemenuhan distribusinya. Per 19 April 2022, data Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) menunjukkan distribusi Minyak Goreng Curah Bersubsidi selama April atau 19 hari mencapai 136.720 ton atau rata-rata 7.197 ton per hari.

Angka tersebut sesuai perkiraan Kemenperin pada pekan lalu. Rata-rata distribusi Minyak Goreng Curah Bersubsidi pada pekan ketiga April 2022 akan mencapai rata-rata sebanyak 7.000 ton per hari, atau memenuhi kebutuhan secara nasional.

Baca Juga

“Kami menyampaikan apresiasi kepada para produsen minyak goreng sawit dalam program ini yang terus memacu distribusinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (20/4/2022).

Ia menegaskan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, serius dan berkomitmen menjalankan tugas dari Presiden untuk menyediakan Minyak Goreng Curah Bersubsidi di pasar, sesuai harga yang telah ditetapkan, yaitu Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Ia menyatakan, kasus terkait ekspor minyak goreng sawit yang tengah ditangani Kejaksaan Agung merupakan proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan program penyediaan Minyak Goreng Curah Bersubsidi untuk masyarakat. “Kami berharap kejadian ini tidak menyurutkan semangat positif yang sudah dibangun. Untuk itu, pemerintah akan semakin memperkuat pengawasan di semua lini distribusi," ujar Agus.

Dalam pengawasan program tersebut, Kemenperin bekerja sama dengan Polri menegakkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, juga melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

Agus menyampaikan, kementerian terus mendukung upaya produsen dan distributor dalam mempercepat distribusi, serta berharap semua pihak tetap tenang dan menjalankan program ini dengan baik. Ia melihat, permasalahan dapat terjadi baik dari produsen, distributor, hingga ke pengecernya. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement