REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah meluncurkan holding dan program strategis BUMN bidang industri pertahanan, Defend ID. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai, penyatuan industri pertahanan Indonedia dalam satu holding ini sesuatu yang perlu disambut positif.
Menurut dia, hal itu menunjukkan adanya kehendak dan komitmen serius dari pemerintah dalam menjalankan amanat UU Industri Pertahanan untuk memperjuangkan kepentingan nasional. "Yaitu pengembangan industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan alutsista nasional dan peningkatan kapabilitas pertahanan negara. Jadi bukan hanya dalam konteks militer," kata Khairul saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (22/4/2022).
Meski demikian, Khairul mengingatkan upaya penyelarasan dan akselerasi ini jelas bukan sesuatu yang mudah dan hasilnya dapat dilihat dalam waktu singkat. Ia menyebut, upaya ini bersifat marathon, bukan sprint.
"Kita berharap target TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) 100 persen seperti disampaikan Presiden itu harus dimaknai sebagai motivasi, bukan beban. Faktanya, tidak ada negara produsen alutsista yang benar-benar mandiri 100 persen," kata dia.
Khairul menjelaskan, industri pertahanan adalah industri hilir. Karena itu, ia menilai, jika pemerintah ingin serius memaksimalkan TKDN, maka tentu hulunya juga harus disiapkan. "Misalnya, industri logam dasar. Kita lemah di sini," ujarnya.
Selain itu, sambung dia, tantangan lain yang akan dihadapi adalah riset. Khairul menuturkan, Indonesia harus terus meningkatkan kemampuan riset. "Tanpa riset ya kita akan sulit beranjak dari status 'tukang rakit' atau 'tukang jahit'," katanya.
Di sisi lain, kemandirian alutsista dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri juga bukan berarti menghilangkan impor sama sekali. Sebab menurutnya, hal ini masih bisa memberikan beragam manfaat bagi Indonesia, seperti alih teknologi dan kemitraan strategis.
Dihubungi terpisah, Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mendukung terbentuknya Defend ID. Ia menilai, selain mengintegrasikan industri pertahanan dengan baik, harus ada pengembangan sumber daya manusia (SDM) seiring dengan kehadiran Defend ID.
"Agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk sebaik mungkin mengerjakan berbagai produk alutsista dan pemasarannya serta manajemen yang handal," tutur Nuning, sapaan akrabnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meluncurkan holding dan program strategis BUMN industri pertahanan, Defend ID, di Surabaya, Rabu (20/4/2022). Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, Indonesia memang harus segera membangun kemandirian industri pertahanan untuk mendorong industri pertahanan dalam negeri siap memasuki era persaingan baru.
Presiden menuturkan, dengan kemandirian industri pertahanan, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pertahanan pokok guna menjaga kedaulatan negara. Jokowi menilai, kemandirian industri pertahanan ini harus diwujudkan bersama-sama.
“Kita harus perkuat industrinya, kita juga harus bangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang semakin maju. Karena itu, saya mengapresiasi pembentukan holding BUMN industri pertahanan defence industry yang bernama Defend ID yang sudah lama ini saya tunggu-tunggu dan saya kejar-kejar terus,” ujar Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (20/4/2022).
Menurut dia, pembentukan holding ini akan mendorong BUMN industri pertahanan bisa lebih terkonsolidasi, memiliki ekosistem yang semakin kuat, dan juga mampu bersaing secara sehat. Defend ID akan terus mendorong peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) serta menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan.
“Dan saya minta TKDN produk-produk pertahanan unggulan terus ditingkatkan dari angka yang telah dicapai saat ini yaitu 41 persen agar bisa terus naik dan meningkat dan nanti pada akhirnya 100 persen,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika