REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah meluncurkan holding dan program strategis BUMN bidang industri pertahanan, Defend ID. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai, penyatuan industri pertahanan Indonedia dalam satu holding ini sesuatu yang perlu disambut positif.

Menurut dia, hal itu menunjukkan adanya kehendak dan komitmen serius dari pemerintah dalam menjalankan amanat UU Industri Pertahanan untuk memperjuangkan kepentingan nasional. "Yaitu pengembangan industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan alutsista nasional dan peningkatan kapabilitas pertahanan negara. Jadi bukan hanya dalam konteks militer," kata Khairul saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (22/4/2022).

Meski demikian, Khairul mengingatkan upaya penyelarasan dan akselerasi ini jelas bukan sesuatu yang mudah dan hasilnya dapat dilihat dalam waktu singkat. Ia menyebut, upaya ini bersifat marathon, bukan sprint.

"Kita berharap target TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) 100 persen seperti disampaikan Presiden itu harus dimaknai sebagai motivasi, bukan beban. Faktanya, tidak ada negara produsen alutsista yang benar-benar mandiri 100 persen," kata dia.