REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO - Sri Lanka mencabut jam malam nasional selama 12 jam pada Sabtu (14/5/2022). Ini dilakukan ketika Perdana Menteri baru Ranil Wickremesinghe berusaha membentuk pemerintahan usai bentrokan dengan kelompok anti-pemerintah menewaskan sembilan orang.
Pemerintah mencabut jam malam dari pukul 06.00 hingga pukul 18.00 pada Sabtu. Jam malam 24 jam yang diberlakukan pada Senin pekan ini telah dicabut selama beberapa jam pada Kamis dan Jumat untuk memungkinkan pembelian persediaan penting.
Lebih dari sebulan protes yang didominasi demo damai terhadap pemerintah berubah menjadi kekerasan pekan ini setelah pendukung mantan perdana menteri Mahinda Rajapaksa menyerbu sebuah kamp protes anti-pemerintah di ibu kota komersial Kolombo. Mereka membakar tenda dan bentrok dengan pengunjuk rasa. Bentrokan awal dan pembalasan terhadap tokoh pemerintah juga menyebabkan lebih dari 300 orang terluka.
Rajapaksa mengundurkan diri setelah kekerasan berkobar tersebut. Ia meninggalkan adiknya Gotabaya Rajapaksa untuk memerintah sebagai presiden. Dipukul keras oleh pandemi, kenaikan harga minyak, dan pemotongan pajak oleh pemerintah populis, Sri Lanka berada dalam pergolakan krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.
Cadangan devisa yang dapat digunakan telah berkurang. Ditambah inflasi yang merajalela serta kekurangan bahan bakar telah membawa ribuan orang turun ke jalan sebagai bentuk protes.
Wickremesinghe, perdana menteri lima kali, diangkat untuk masa jabatan lain Kamis malam. Pria berusia 73 tahun itu diperkirakan akan mulai menunjuk menteri sebelum parlemen bersidang kembali pada Selasa pekan depan.
Wickremesinghe adalah satu-satunya anggota parlemen dari Partai Persatuan Nasional yang memegang kursi di parlemen. Ia akan bergantung pada partai lain untuk membentuk pemerintahan koalisi. Sri Lanka Podujana Peramuna dari Rajapaksa telah berjanji untuk mendukung Wickremesinghe.
Oposisi utama telah mengesampingkan mendukungnya. Namun beberapa partai kecil mengatakan mereka akan mendukung kebijakan perdana menteri baru untuk menstabilkan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika