Rabu 08 Jun 2022 00:02 WIB

Konvoi Atribut Khilafah, Anggota DPR: Bukti Aparat Kecolongan 

Intelijen seharusnya bisa mendeteksi pergerakan Khilafatul Muslimin.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Hariadi (tengah) didampingi Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Harianto (ketiga kanan), Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana (ketiga kiri), Dandim Kota Bandar Lampung Kolonel Inf Faisol Izuddin Karimi (kedua kiri) memberikan keterangan terkait penangkapan Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja di Polresta Bandar Lampung, Lampung, Selasa (6/6/2022). Menurut polisi penangkapan Abdul Qadir Baraja karena diduga melakukan penyebaran berita bohong sehingga dapat menimbulkan keonaran dan kegaduhan di tengah masyarakat serta tindak pidana organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila.
Foto: ANTARA/Ardiansyah
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Hariadi (tengah) didampingi Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Harianto (ketiga kanan), Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana (ketiga kiri), Dandim Kota Bandar Lampung Kolonel Inf Faisol Izuddin Karimi (kedua kiri) memberikan keterangan terkait penangkapan Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja di Polresta Bandar Lampung, Lampung, Selasa (6/6/2022). Menurut polisi penangkapan Abdul Qadir Baraja karena diduga melakukan penyebaran berita bohong sehingga dapat menimbulkan keonaran dan kegaduhan di tengah masyarakat serta tindak pidana organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Santoso, mengomentari soal konvoi atribut khilafah yang terjadi di sekitaran Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Menurutnya, peristiwa tersebut membuktikan bahwa aparat keamanan kecolongan. 

"Adanya konvoi dengan membawa atribut khilafah yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dengan nama Khilafatul Muslimin menandakan bahwa aparat keamanan termasuk intelijen di dalamnya kecolongan. Harusnya sudah dapat diamati pergerakannya dan segera mencegah agar tidak melakukan konvoi seperti yang sudah dilakukan di wilayah Jakarta Timur," kata Santoso kepada Republika, Selasa (7/6/2022).

Baca Juga

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah final. Karena itu menurutnya dipastikan rakyat akan menolak jika ada pihak-pihak yang akan mengubah Pancasila sebagai dasar/ideologi NKRI.

"Jika rakyat menolak maka aparat keamanan yang mendapat mandat untuk melaksanakan ketertiban memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku kepada pihak yang ingin mengganti Pancasila di bumi NKRI," ujarnya.

Selain itu ia berharap aparat keamanan dapat bertindak secara terukur sesuai peraturan perundang-undangan. Aparat hukum tidak boleh abuse of power dan bertindak tanpa ketentuan hukum positif di Indonesia.

"Peran pemerintah juga harus dikuatkan melalui lembaga-lembaga yang menangani pencegahan radikalisasi serta penguatan sikap bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mempersatukan komponen yang ada serta melindungi semua golongan, etnis, agama , budaya dan lain-lain yang hidup di Indonesia," tuturnya. 

Diketahui Kepolisian menangkap pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja. Hasan merupakan seorang, mantan narapidana terorisme.

"Metode deradikalisasi harus dievaluasi seiring waktu berjalan karena tiap masa memiliki tantangan yang berbeda," tegasnya. 

Sebelumnya, Jajaran Direkrorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menangkap pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin bernama Abdul Qadir Hasan Baraja. Penangkapan Abdul Qadir dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan.

"Ya betul Polda Metro Jaya menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin atas nama Abdul Qadir Baraja," ujar Zulpan saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

 

Diduga, penangkapan Abdul Qadir dilakukan, usai pihak Polda Metro Jaya menyelidiki rekaman video rombongan pemotor konvoi dengan membawa atribut bendera khilafah di kawasan Cawang, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. 

 

Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ࣖ
Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

(QS. An-Nisa' ayat 25)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement