REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Sigit Reliantoro mengatakan peran berbagai pemangku kepentingan terus didorong untuk upaya perlindungan lingkungan hidup termasuk swasta dan dunia usaha.

"Yang didorong sekarang adalah pendanaan. Swasta itu didorong untuk berinvestasi guna perubahan iklim dan juga sebetulnya biodiversitas," ujar Dirjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam acara taklimat media di Kantor KLHK, Jakarta pada Senin (13/6/2022).

Langkah itu terus didorong salah satunya dengan adanya taksonomi hijau, sebuah panduan aktivitas ekonomi hijau yang berisikan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim. Keterlibatan swasta dalam lingkungan hidup salah satunya dapat dilihat dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang diselenggarakan KLHK.

Sigit mengatakan perusahaan selain melakukan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan juga dapat mendorong rehabilitasi kawasan yang mendorong keanekaragaman hayati dan juga pemberdayaan masyarakat lokal. "Konsep seperti itu yang sedang didorong ke dunia usaha sehingga mereka tetap survive tapi upaya survive juga menimbulkan kehidupan baru, ada keanekaragaman hayati yang bisa ditingkatkan," tuturnya.

Tidak hanya untuk lingkungan hidup tapi juga peran swasta itu dapat menangani isu sosial ekonomi dengan mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan. "Data kita dari pembinaan terhadap perusahaan yang ikut PROPER ada 233 perusahaan yang kita hitung bisa menyumbangkan replikasi ekosistem seluas 286,864 hektare. Ini baru dari 233 perusahaan padahal di Indonesia ada 30 ribu lebih dunia usaha yang belum kita masukkan," kata Sigit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika