REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lingkaran Suara Publik (LSP) melakukan survei terkait agenda demokrasi, jelang pilpres 2024. Survei yang memotret opini publik tentang peluang pencalonan presiden para tokoh nasional yang dianggap potensial, mengungkapkan publik lebih meyakini PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2019 dan satu-satunya partai pemegang tiket presidential threshold 20 persen akan mencalonkan Puan Maharani ketimbang Ganjar Pranowo.
Peneliti Senior Lingkaran Suara Publik Indra Nuryadin mengungkapkan, salah satu pertanyaan survei yang ditanyakan, tingkat keyakinan publik terhadap peluang dicalonkannya beberapa calon yang punya potensial besar oleh partai-partai politik. Survei ini menyimulasikan dimana nama capres yang dimasukkan para tokoh atau elit baik yang berasal dari partai politik ataupun tidak.
"Temuannya 68,2 persen publik tidak yakin Ganjar akan dicalonkan oleh PDIP sebaliknya hanya ada 10,7 persen yang yakin. Hal yang berbeda terjadi pada Puan dimana yang tidak yakin ada 27, 1 persen dan yang yakin 29,7 persen dan ada 33,8 persen yang ragu-ragu," ujar Indra Nuryadin dalam rilisnya, Senin (20/6/2022).
Dia menyebut, angka keyakinan terhadap Puan lebih besar dibanding Ganjar sebaliknya angka ketidakyakinan lebih besar terhadap Ganjar dibanding. "Yang menarik adalah mulai naiknya elektabilitas Puan," katanya.
Kemudian, terhadap Prabowo 80,2 persen publik yakin Prabowo akan dicalonkan Partai Gerindra menjadi calon Presiden 2024. Sedangkan tingkat keyakinan publik terhadap akan dicalonkannya Anies oleh partai-partai politik rendah, dimana hanya ada 20,4 persen yang yakin.
"Paling dominan adalah publik yang tidak yakin sebesar 35,1 persen dan ada 25,8 persen yang ragu-ragu," terangnya.
Berikutnya hal yang sama ditanyakan juga bagi Airlangga Hartarto dan Erick Thohir dimana masing-masing memeroleh keyakinan 32,2 persen dan 7,8 persen. Menurutnya, ini bukti publik lebih yakin para capres yang berlatarbelakang elit tertinggi parpol akan dicalonkan oleh parpol untuk menjadi Capres 2024 dibanding oleh capres yang berlatar non elit tertinggi parpol.
