REPUBLIKA.CO.ID,KAMPUNG RAWA-–Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku sudah sering melobi pemerintah pusat untuk penerapan electronic road pricing (ERP). “Kalau lobi sudah kita lakukan dan sekarang sudah ditingkat wakil presiden,” katanya pada Kamis, (24/3).

Ia mengatakan ruang gerak Pemda mengenai hal ini tidak bisa leluasa. Sebab, hanya dengan PP inilah baru akan bisa dibahas secara teknis model pelaksanaan ERP di Jakarta, termasuk persoalan tarif. “Tanpa itu (PP) kita tidak bisa, karena kewenangannya tidak ada di daerah,” katanya.

Walau terkesan masih sangat lamban, Fauzi Bowo menghimbau instansi-instansi terkait agar tetap proaktif. “Harapan saya supaya pihak-pihak dan instansi-instansi lain yang terkait di dalam proses perumusan PP ini lebih proaktif dan lebih cepat melaksanan tugasnya dan merumuskan peraturan itu,” katanya.

Disinggung soal target hingga januari 2012 mendatang, Foke tidak berani mengambil ketegasan. Dia hanya berharap agar PP ini keluar dan segera bisa dilakukan langkah persiapan. Menurutnya, jika PP bisa tuntas, jadi Pemda bisa mengambil langkah persiapannya dan teknis persiapan itu tidak terlalu sulit. “Apa yang boleh apa yang tidak. Apa batasannya. Itu yang kita perlukan untuk terapkan langkah teknis selanjutnya,” jawabnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov lebih aktif untuk melobi pemerintah pusat mengenai penerapan ERP. Karena wacana ini sudah beberapa tahun tidak ada kepastian akan diterapkan atau tidak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika