REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI-- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat urbanisasi pasca-Lebaran di wilayah setempat didominasi warga asal Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kepala Bidang Perkembangan, Proyeksi, dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan Disdukcapil Kota Bekasi Yuyu Mulyati, di Bekasi, Rabu, mengatakan hal itu berdasarkan hasil survei dan razia yustisi yang dilakukan sepanjang bulan Juni 2011 dan Juli 2011.

Menurut Yuyu, mayoritas warga pendatang baru sering mencari tempat singgah di wilayah perbatasan sambil mencari pekerjaan, di antaranya Kecamatan Jatisampurna dan Bantargebang.

"Di Kecamatan Jatisampurna tercatat 84 temuan kasus pelanggaran yustisi, 20 persen di antaranya dilakukan warga asal Jawa Tengah dengan tidak melengkapi diri dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)," katanya.

Warga Jawa Tengah dan Jawa Timur juga mendominasi pelanggaran yustisi di Kecamatan Mustika Jaya dengan persentase sebesar 22 persen dari 67 kasus dan di Kecamatan Bantargebang 25 persen dari 90 kasus.

Sementara itu Kepala Bidang Pendaftaran dan Infomasi Penduduk Disdukcapil Kota Bekasi, Ahmad Djamhur, mengatakan sekitar 60 persen pendatang baru itu mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga.

"Bisa dipastikan 60 persen di antaranya mencari pekerjaan sebagai pembantu. Sebab, hanya itu kemampuan mereka yang rata-rata lulusan sekolah dasar," katanya. Kota Bekasi sebagai daerah penyangga ibukota, kata dia, kerap menjadi incaran pendatang baru yang ingin bekerja di Jakarta namun menetap di Kota Bekasi.

"Setelah mendapat pekerjaan tetap di Jakarta baru mereka pindah, namun kalau masih mencari-cari, biasanya mereka singgah di Bekasi karena peraturan di Jakarta ketat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika