REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA  --  Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, mengungkapkan kesiapan Banten jelang kenaikan BBM per 1 April mendatang. Atut mengatakan masih menunggu data Bantuan Sementara Langsung Masyarakat (BSLM) dari pemerintah pusat.

"Data ini bukan di gubernur. Namun dari BPS akan diserahkan ke PPLS dan kemudian ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data itulah yang kami minta," kata Atut kepada wartawan Jumat (16/3).

Data tersebut, kata Atut, dibutuhkan agar para kepala daerah di Provinsi Banten bisa segera mengetahui info sasarannya.

Data tersebut, kata Atut, juga diminta sebagai langkah antisipasi jika terdapat masyarakat yang sebenarnya memiliki hak mendapatkan BLSM namun tidak terdata. "Ini harus kita antisipasi," kata Atut.

Atut mengakui saat ini di Banten memang sudah terdapat gejolak sebagai dampak dari rencana pemerintah menaikkan BBM, seperti dari kalangan buruh dan mahasiswa.

"Ini juga yang disampaikan presiden, yaitu bagaimana kita mengkomunikasikannya ke berbagai elemen masyarakat, bahwa kenaikan ini adalah demi keberlanjutan perekonomian Indonesia untuk kepentingan yang lebih luas," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika