REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sekitar 30 ribu jiwa korban bencana erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini belum mendapat kepastian jaminan kesehatan masyarakat.

"Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi para korban erupsi Gunung Merapi belum ada kepastian, saat ini surat pengajuan permohonan kepada Kementerian Kesehatan yang dikirimkan pada Desember 2011 lalu belum mendapat jawaban," kata Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini, Kamis.

Menurut dia, pihaknya bersama dengan tim dalam waktu dekat ini akan menanyakan langsung ke pusat untuk mendapatkan kepastian Jamkesmas bagi korban Merapi tersebut.

"Kami telah mengajukan permohonan Jamkesmas ke pusat untuk 30 ribu jiwa," katanya.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman Huda Tri Yudiana mengatakan tim khusus yang dibentuk untuk menanyakan kepastian ada baiknya dipimpin sendiri Bupati Sleman Drs Sri Purnomo karena masalah ini harus segera mendapatkan kepastian soal jaminan kesehatan tersebut.

"Bagi keluarga miskin di Sleman saat ini memang bisa menggunakan Jamkesda, namun bagaimana dengan warga korban erupsi Gunung Merapi yang tidak masuk dalam data tersebut," katanya.

Ia mengatakan, saat pembahasan APBD 2012 tidak ada jaminan kesehatan untuk korban erupsi Merapi karena diperkirakan akan ditanggung APBN. "Dengan kondisi saat ini, pemerintah perlu bertindak cepat untuk melindungi koban erupsi Merapi. Jika tidak dijamin anggaran, maka warga menggunakan biaya sendiri untuk mendapatkan kesehatan," katanya.

Huda berharap tidak ada penolakan terhadap pasien yang berasal dari korban erupsi Gunung Merapi yang membutuhkan perawatan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas di Sleman. "Jaminan kesehatan untuk warga korban erupsi Merapi seharusnya diberikan minimal selama empat tahun sambil menunggu pemulihan kondisi perekonomian masyarakat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika