REPUBLIKA.CO.ID,PURWOKERTO--Ratusan pedagang kali lima (PKL) dari berbagai lokasi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu, mendatangi DPRD setempat untuk menolak penertiban dan menuntut pencabutan Peraturan Daerah tentang PKL.
Massa PKL yang didamping sejumlah aktivis mahasiswa, organisasi massa, serta lembaga swadaya masyarakat ini membawa berbagai spanduk dan poster ketika mendatangi lembaga legislatif tersebut.
Spanduk yang dibawa antara lain bertuliskan "PKL Jangan Dijadikan Tumbal Mencari Keuntungan", "Cabut Perda PKL 2011", "PPKL Jensud Bukan Kelinci Percobaan Lantai Dua Pasar Wage", serta "PKL bukan 'Romli' PKL Diakui dengan 'SKB' Tiga Menteri".
Selain itu, massa menggelar orasi di pintu gerbang kompleks DPRD dan Pendopo Si Panji Kabupaten Banyumas, serta meminta bertemu dengan Bupati Banyumas Mardjoko dan Ketua DPRD Banyumas Juli Krisdiyanto.
Akan tetapi upaya mereka untuk menemui Ketua DPRD dan Bupati Banyumas dihalang-halangi oleh petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor Banyumas yang menutup pintu gerbang tersebut.
Oleh karena itu, beberapa PKL dari Paguyuban Pedagang Kaki Lima Jenderal Sudirman (PPKL Jensud) berupaya mendorong pintu gerbang yang tertutup dan dijaga ketat oleh sejumlah petugas Satpol PP hingga akhirnya pintu besi tersebut mengalami kerusakan.
Meskipun demikian, massa gagal untuk menerobos masuk ke kompleks Pendopo Si Panji. Pegiat dari Rumah Aspirasi Budiman (RAB), Barid Hadiyanto menyayangkan penutupan pintu gerbang tersebut oleh petugas.
"Mengapa saat kita datang ke sini, pintunya ditutup? Kalau tidak ditutup, tidak terjadi seperti ini," kata dia sambil berupaya menenangkan massa.
Terkait hal itu, dia pun minta izin petugas untuk memasuki kompleks tersebut agar bisa melobi Ketua DPRD dan Bupati Banyumas.
Setelah melakukan negosiasi, massa akhirnya dipersilakan memasuki kompleks pendopo tersebut dan menuju Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyumas.
Di tempat itu, massa diterima Ketua DPRD Banyumas Juli Krisdiyanto, Wakil Bupati Banyumas Achmad Husein, dan beberapa anggota DPRD serta Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Banyumas Purwadi Santoso.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari PPKL Jensud yang juga koordinator aksi, Seno Purwanto menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain pencabutan Perda tentang PKL.
Ikuti Whatsapp Channel Republika