REPUBLIKA.CO.ID,BANJARMASIN--Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin segera mengirimkan tim ke Saudi Arabia untuk membantu menyelamatkan dua warga daerah tersebut dari ancaman hukuman pancung. Hal tersebut disampaikan Gubernur di Aula Bappeda Pemprov Kalsel Rabu menanggapi adanya informasi tentang dua warga setempat yang terancam hukuman pancung. "Saya minta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja segera mencari informasi dan mengumpulkan data tentang kebenaran masalah tersebut paling lambat hingga tiga hari ke depan," katanya.
Menurut Rudy, pemerintah perlu kepastian data dan permasalahan terkait hal tersebut sehingga memudahkan untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah antisipasi. Kalau ternyata warga Kalsel yang kini di Saudi tersebut layak untuk dibela, maka Pemprov akan mengirimkan tim yang terdiri dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pihak-pihak berkompeten lainnya. "Kita juga akan meminta orang yang mengetahui tentang masalah hukum pancung di negara tersebut untuk mendampingi tim," katanya.
Menurut Gubernur, pemerintah sangat berkepentingan mengetahui pokok persoalan dan kebenaran informasi tentang hukuman pancung tersebut. Jangan sampai, tambah dia, warga yang akan dibela tersebut terkait kasus narkoba maupun kesalahan berat yang memang merugikan masyarakat banyak. "Kalau kasusnya peredaran narkoba tentu akan jauh lebih sulit untuk bisa membelanya," katanya.
Tentang upaya Pemprov mengantisipasi agar kesalahan serupa tidak terjadi, tambah Gubernur pada dasarnya Pemprov Kalsel telah memperketat persyaratan pengiriman TKI dan telah melakukan program pembekalan ketrampilan. Kesulitannya, kata dia, banyak pengiriman TKI tidak melalui jalur yang benar, sehingga pemerintah sulit untuk melakukan pantauan.
Kepala Disnakertran Kalsel Djumadi Masjaya mengatakan saat ini TKI asal Kalsel yang ada di Saudi Arabia sebanyak 3.895 orang. Jumlah tersebut merupakan terbanyak ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, termasuk berbagai persoalan tentang TKI. "Kalsel menduduki peringkat ke tiga di Indonesia untuk TKI bermasalah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika