REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pascagempa berkekuatan 5,5 skala richter pada 14 Juni lalu sudah mendapat bantuan beras sebanyak 9,314 ton.
"Bulog sudah menyalurkan beras itu ke Tapanuli Utara yang masing-masing bersumber dari cadangan beras pemerintah sebanyak 5,314 ton dan bantuan Departemen Sosial Sumut sejumlah empat ton," kata Humas Bulog Sumut, Rusli Siregar, di Medan, Jumat (24/6).
Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan tentang bantuan ke daerah itu pascagempa, dimana sebagian penduduk yang rumahnya rusak masih berada di tempat pengungsian.
Bulog, kata dia, memang berkewajiban menyalurkan beras untuk di daerah bencana alam sesuai yang diajukan pemerintah setempat dan termasuk Dinas Sosial.
Rusli menjelaskan, alokasi beras untuk daerah yang terkena bencana alam memang sudah masuk dalam komponen stok beras yang dipersiapkan Bulog seperti halnya untuk kebutuhan penyaluran beras untuk warga miskin (raskin) lagidan pegawai negeri sipil.
"Sepanjang ada permintan yang alokasinya bisa dipertanggngjawabkan, Bulog masih bisa menambah alokasi i beras itu ke daerah Tapanuli Utara dari yang sudah disalurkan sebelumnya sebanyak 9,314 ton," katanya.
Tetapi biasanya, kata dia, pemerintah kabupaten yang terkena bencana alam maupun Dinas Sosial Sumut tidak terus-terusan merasa perlu meminta beras dari Bulog, karena a bianya bantuan beras juga datang dari berbagai pihak.
Warga juga tidak semata memerlukan beras, tetapi lauk pauk dan kebutuhan pribadi lainnya seperti pakaian dan obat. Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba, berharap, pemerintah bisa segera membantu pembangunan rumah warga yang rusak akibat gempa.
Pemerintah juga diminta bisa memenuhi kebutuhan warga yang masih di tempat pengungsian khususnya menangani yang sakit agar segera sembuh dan tidak menularkan ke warga lainnya.
Laporan dari Posko Kesehatan Korban Gempa Tapanuli Utara, Sumut, Kamis (23/4) menyebutkan, sebanyak 1.012 korban gempa daerah itu sedang dalam perawatan karena sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika