REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Rencana Kenaikan Gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) di tahun depan memberatkan pemerintah daerah. Kalau pemerintah Pusat membuat kebijakan tahun depan akan menaikkan gaji PNS, harus menambahi untuk kenaikan gaji PNS.

"Jadi hal itu tidak mengurangi APBD untuk menambahi kenaikan gaji pegawai," kata Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X pada wartawan di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (25/8).

Di tempat terpisah Kepala Dinas Pedapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DPPKA Bambang Wisnu Handoyo mengatakan rencana kenaikan gaji PNS tahun depan dinilai akan memberatkan daerah. Kabupaten dengan APBD dibawah dibawah Rp 800 miliar diprediksi sulit merealisasikan rencana remunerasi itu.

Menurut dia, hingga kini pemprov DIY belum mendapat kepastian presentase kenaikan gaji. Meski begitu Wisnu menaksir kabupaten yang memiliki APBD yang kecil seperti Kulonprogo dan dan Gunungkidul akan terbebani dengan kenaikan gaji yang harus dibayar oleh Pemda.

Dampak lain dari kenaikan gaji, diprediksi juga akan mengubah pola anggaran untuk pembagunan daerah karena adanya pos pembiayaan lain yang akan terserap untuk belanja pegawai.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, dia menambahkan, pos penganggaran utama daerah seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya bisa berkurang karena pemerataan kenaikan gaji PNS.

"Hampir semua kabupaten akan terbebani, tetapi kalau provinsi DIY anggaran untuk belanja pegawai dianggap tidak terlalu besar, karena pegawainya paling sedikit. Guru yang dibiayai oleh Pemprov hanya guru SLB (Sekolah Luar Biasa) dan Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI).

Bambang Wisnu menilai idealnya pembayaran gaji seharusnya tidak dibebankan ke pemerintah daerah, melainkan dibayarkan Pemerintah Pusat. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dikembalikan lagi ke pelayanan masyarakat. Dengan membebani gaji PNS ke APBD justru dapat menghambat kinerja pemda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika