REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Walikota Yogyakarta Herry Zudianto menengarai adanya pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot setempat yang telah terkontaminasi politik dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) kota Yogyakarta pada 2011 ini. Pilkada sendiri akan dilaksanakan pada 25 September 2011 mendatang.

Herry bahkan mengaku telah mendapat kabar adanya PNS yang saling ancam menjelang Pilkada ini. Menurutnya ada PNS yang mengancam sesama PNS untuk memilih salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada nanti.

"Ancamannya akan ditembak kalau tidak memilih salah satu paslon tertentu. Ini memprihatinkan," tutur Herry saat memberikan ceramah pada syawalan dan pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Kota Yogyakarta di Edotel Kenari, Rabu (14/9).

Menurut Herry hal ini sangat disayangkan. Pasalnya aturan penundang-undangan telah jelas bagi posisi PNS dalam setiap pemilihan umum baik legislatif, pemilihan presiden maupun Pilkada. "Jadi saya minta tolong diberitahu suami-suaminya, ini pesan saya, agar ingat posisinya, bahwa PNS tidak boleh memihak. Itu melawan hukum," tegasnya.

Menurutnya, jika PNS terlibat secara langsung dalam proses pesta demokrasi maka akan berpengaruh pada kinerja mereka sebagai pelayan masyarakat.  Seperti diketahui, meski tidak secara langsung menjadi juru kampanye tetapi Herry Zudianto jelas menyatakan dukungannya terhadap paslon Hanafi Rais-Tri Hardjun Ismaji (FITRI) dalam Pilkada Kota Yogyakarta.

Terpisah Inspektor Daerah Kota Yogyakarta Wahyu Widayat mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya indikasi keterlibatan PNS dalam Pilkada Kota Yogyakarta. Namun begitu kata dia, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap PNS. "Belum ada yang terindikasi," tegasnya.

Sementara Ketua Frasi PDIP DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardianto mengatakan, keberpihakan Herry Zudianto mendukung salah satu pasangan calon telah berimbas pada keberpihakan PNS pemkot kepada salah satu calon. Gelagat tersebut salah satunya terlihat dari keputusan pemberian bantuan sosial yang langsung ditangani oleh orang nomor satu di pemkot yakni walikota.

Salah satu indikasi yang terlihat adalah adanya penolakan terhadap permohonan bantuan modal perdagangan yang ditangani Disperindagkoptan yang diajukan oleh kawan-kawan afiliasi merah atau PDIP. "Misalnya saja sejumlah program bantuan sosial sekarang yang memutuskan walikota, bukan SKPD. SKPD nya sih netral, tapi Walikotanya yang tidak netral," tuturnya.

Menanggapi tudingan dari FPDIP tersebut Kepala DIsperindagkoptan Heru Priya Warjaka membantahnya. Menurut Dia, penyaringan penerima bantuan sosial sudah dilakukan sebelum pilwalkot berlangsung. "Dari dulu memang yang memutuskan kepala daerah. Tetapi memang ada kebijakan pengetatan yang kita keluarkan untuk proses seleksi," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika