REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG –Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Semarang mengancam akan memerkarakan Walikota Semarang, Soemarno, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ini disebabkan Soemarmo berencana menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Semarang menjadi Rp 991 ribu. Saat ini upah yang diterima para buruh sebesar RP 961 ribu.

Pihak Apindo menolak usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan Soemarmo. Dewan Pengurus Apindo Kota Semarang, Supandi, mengatakan jika angka tersebut benar diberlakukan, maka Apindo akan memerkarakan Soemarmo. "Kami akan menuntut ke PTUN,” ucapnya, Rabu (28/9).

Soemarmo sebelumnya mengajukan angka Rp 1 juta. Namun usulan ini ditolak mentah-mentah oleh Apindo. Akhirnya usulan UMK 2012 sebesar Rp 991.000 itu diputuskan setelah melalui perundingan alot antara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dan Tripartrid.

Awalnya ada dua pilihan untuk UMK yang ditetapkan pada 2012, yakni Rp 981 ribu atau Rp 985 ribu. Namun karena kemarin terjadi demo buruh Semarang, maka akhirnya Soemarmo menentukan UMK sebesar Rp 991 ribu.

Soemarmo sadar, keputusan yang diambilnya tidak memuaskan kedua belah pihak. Namun, keputusan tengah ini harus tetap diambil agar nantinya tidak ada yang merasa dikorbankan. “Kami ada di posisi tengah dan keputusan ini berdasarkan kondisi riil yang ada di Semarang,” ucapnya. Ia mengaku tidak takut akan ancaman yang disampaikan pihak Apindo.

Ia menilai meski UMK Semarang lebih besar dibanding kota-kota lain di sekitarnya, namun tidak bisa dipukul rata. Pasalnya harga barang-barang di Semarang juga lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika