REPUBLIKA.CO.ID, PADANG---Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Padang, Sumatra Barat, menyatakan, peralatanan penanggulangan bencana di daerah itu, khusus perahu karet mengalami kerusakan dan tidak dapat dipergunakan lagi.
Kepala BPBD Kota Padang, Dedi Henidal mengatakan, perahu karet yang selama ini ada di BPBD sudah dalam kondisi tidak layak pakai sebab mengalami kebocoran dan tidak bisa diperbaiki.
"Kondisi empat perahu karet untuk keperluan kebencanaan yang ada di BPBD Padang sudah tidak bisa dipergunakan, setelah kita coba beberapa kali memperbaiki kebocoran yang ada di perahu tersebut," kata Dedi.
Dia menambahkan, dengan tidak berfungsinya semua perahu karet yang ada, maka untuk menunjang penanggulangan kebencanaan, seperti jika ada orang hanyut dan bencana alam, BPBD Kota Padang berkerja sama dengan BPBD provinsi maupun instansi terkait lainnya.
Saat ini dengan tidak adanya perahu karet yang bisa digunakan, BPBD Kota Padang hanya bergantung pada satu aluminium boat yang masih dapat berfungsi baik.
Empat unik perahu karet yang ada di BPDB Kota Padang tersebut, tidak dapat diperbaiki karena kebocoran yang terjadi di bagian depan, dimana setelah tiga kali ditambal, tetap tidak bisa difungsikan dengan baik.
Untuk peralatan kebencanaan yang lain menurut BPBD Kota Padang, masih dalam kondisi yang baik, seperti mesin perahu karet, mobil, motor, peralatan serine, CCTV, handy talky, genset dan lainnya. "Perawatan bagi peralatan tersebut diserahkan oleh BPBD Kota Padang pada pihak ketiga, yang mengerti tentang pemeliharaan barang-barang eloktronik," kata Dedi.
Dedi menambahkan, dari semua peratan yang ada di BPBD Kota Padang, memang cuma perahu karet tersebut yang tidak bisa digunakan lagi. Dengan adanya kerusakan perahu karet yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana di daerah itu, saat ini BPBD Kota Padang, juga telah mengkoordinasikannya dengan BPBD Sumbar dan untuk memenuhi kebutuhan, Kota Padang menggunakan perahu karet milik provinsi tersebut setiap kali ada bencana di daerah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika