REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, yang mendorong terbentuknya koalisi tunggal. Menurutnya, koalisi tunggal dinilai rasional bagi PDIP.
"Hasto cukup rasional memandang koalisi tunggal karena posisi PDIP yang dominasinya cukup kuat. Sehingga, memungkinkan PDIP mudah mengajak mitra koalisi bergabung, terlebih selain Puan Maharani, Prabowo Subianto, AHY, belum ada lagi tokoh parpol yang menonjol," kata Dedi kepada Republika, Jumat (22/7/2022).
Dengan situasi tersebut Dedi menilai KIB berpotensi merapat ke PDIP, baik secara utuh maupun terpisah. Begitu juga dengan Nasdem, yang masih memungkinkan bergabung dengan PDIP selama tokoh yang direkomendasikan Nasdem seperti Anies Baswedan terakomodasi.
"Begitu halnya dengan PDIP, selama kepentingannya diterima oleh calon mitra maka koalisi besar itu bisa terjadi, meskipun bukan tunggal, karena ada tidak saja PDIP yang miliki tokoh potensial," ujarnya.
"Jika memungkinkan dan diupayakan, bisa saja akan muncul dua gerbong besar, kelompok PDIP dan Gerindra," imbuhnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab soal arah koalisi PDIP di tengah terbentuknya Koalisi Indonesia Baru (KIB) dan mesranya Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Hasto mengatakan PDIP mendorong terbentuknya koalisi tunggal.
"Politik tidak boleh kehilangan konteks. Konteks utama yang dihadapi adalah berbagai persoalan ekonomian rakyat akibat dampak pandemi yang belum selesai dan juga ancaman krisis perekonomian global akibat perang Rusia Ukraina sehingga memicu ancaman lebih lanjut krisis pangan. Nah melihat konteks seperti itu tentu saja bagi PDIP mendorong koalisi semuanya tunggal," kata Hasto, Kamis (22/7/2022).
Hasto menjelaskan, koalisi tunggal yang dimaksud adalah koalisi-koalisi untuk rakyat, artinya kerja sama untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan, Pemilu 2024 harus dilaksanakan dalam situasi perekonomian yang kondusif.
"Pemilu 2024 tidak boleh dilaksanakan dalam situasi yang mengandung risiko-risiko politik akibat persoalan ekonomi," ucapnya.
Ia mencontohkan krisis yang terjadi di Inggris dan tTurki. ketidakpastian global krisis pangan dan energi akibat perang Rusia-Ukraina tersebut ikut berdampak ke sejumlah negara.
"Nah ini sehingga inilah yang ingin di dorong PDIP saat ini. Mengingat pendaftaran capres-cawapres itu masih bulan Agustus sehingga mari kita dorong kerjasama tunggal untuk kemajuan negara. Sehingga, ketika pemilu dilaksanakan itu suana yang betul-betul suasana yang kondusif tidak memungkinkan adanya persoalan-persoalan lain kecuali pesta demokrasi bagi rakyat untuk mencari pemimpin yang terbaik," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika