REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDIP Puan Maharani dinilai mempunya satu kata kunci yang tidak dimiliki para bakal capres lain untuk diusung PDIP. Apapun keputusan Megawati diyakini tidak akan memunculkan gejolak di PDIP.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Khoirul Umam, menjelaskan semua parpol hanya punya waktu sisa1 tahun 3 bulan untuk menentukan figur capres/cawapres 2024. KPU akan menetapkan calon pada Oktober 2023.
Sementara fakta politik, menurut Umam, pemegang kunci koalisi tidak memiliki basis elektabilitas (figur) yang memadai. Sebaliknya, pemilik elektabilitas figur tidak memiliki kunci koalisi.
Dijelaskannya Puan memang elektabilitas hingga kini belum memadai. Namun Puan adalah satu-satunya pihak yang memiliki kendali politik paling real di antara elit-elit lain. Puan punya kunci langsung untuk menggerakkan arah koalisi, karena PDIP adalah satu satunya partai yang bisa mengusung capres sendiri.
"PDIP bisa mengusung capres/cawapres tanpa harus koalisi karena memenuhi syarat perolehan suara lebih dari 20 persen di Pemilu 2019," jelas Umam dalam webinar bertajuk 'Menakar Peluang Figur 3 Poros Utama Pilpres 202' seperti disampaikan melalui pers rilis, Rabu (3/8/2022).
Selain itu, lanjut Umam, jika Megawati sudah mengeluarkan putusan, hampir dapat dipastikan tak ada dinamika di internal PDIP. "Ini karena karakter kepemimpinan di PDIP itu mirip dengan model pendekatan kepemimpinan yang dulu di-introduce oleh Bung Karno, yakni demokrasi terpimpin,” papar dia.
Direktur Eksekutif Indostrategic ini menjelaskan, dari karakter politik PDIP ini, arahnya akan menguatkan basis trah Sukarno. Hal ini, menurutnya, bukan hanya terkait kepentingan individu ataupun keluarga, tapi bagian dari nilai jual PDIP, yang memang memiliki basis pemilih loyal wong cilik dan Soekarnois.
"Maka kita bisa memahami ada jargon-jargon seperti ojo pedot oyote atau jangan patah akarnya,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, yang disebut ‘akarnya’ adalah basis Seokarnoisme. Adapun yang mewarisi basis Soekarnoisme adalah trah Sukarno. "Meskipun secara ideologi tentu tetap semua kader PDIP memiliki kekuatan, kapasitas dan pemahaman sama dalam konteks ajaran Soekarno," paparnya.
Posisi pencalonan Puan Maharani dan kekuatan posisi dalam pertarungan di 2024 akan dilihat dari tiga hal. Pertama, penguasaan PDIP pada level teritorial. Dalam konteks ini PDIP punya kepala daerah yang cukup besar.
Kedua, instrumen negara. Dijelaskan Umam, meski secara teoritik instrumen lembaga negara tak bisa dikendalikan kepentingan politik tertentu, tapi dalam konteks politik praktis tetap saja ada pengaruh signifikan antara instrumen negara dengan kekuatan politik praktis.
Faktor ketiga, posisi Puan sangat ditentukan bagaimana positioning putusan Megawati terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Puan dan Ganjar sangat membayangi di akar politik PDIP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika