REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI serta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan untuk selalu mewaspadai situasi di wilayah tersebut. Pasalnya, situasi di negara tersebut memanas dalam beberapa hari ini setelah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada 2 Agustus 2022. 

RRC pun mengecam kunjungan Pelosi. Bahkan setelah kunjungan tersebut, RRC melakukan latihan militer, antara lain dengan menembakkan roket ke arah Taiwan. Jet dan kapal perang juga diarahkan China ke Selat Taiwan. 

Meutya Hafid mengakui, situasi di Taiwan saat ini aman bagi 300 ribu WNI seperti disampaikan Kemenlu RI. Namun dia mengingatkan situasi di Taiwan bisa berubah dengan sangat cepat tergantung berbagai hal, baik respons Taiwan dan AS maupun situasi dalam negeri RRC.

Meutya Hafid menekankan kepentingan nasional RI adalah keamanan dan keselamatan WNI. "Itu adalah hukum tertinggi yang mesti kita junjung tinggi," ujarnya.

Karena itu, politisi perempuan Partai Golkar itu meminta Kemenlu sejak dini menyiapkan pola komunikasi yang paling efektif dengan semua WNI di Taiwan. "Penting bagi Kemenlu untuk menyiapkan komunikasi yang efektif agar dengan satu langkah, perwakilan RI di Taiwan bisa mengumpulkan semua WNI dalam persiapan evakuasi," kata Meutya yang juga Ketua DPP Partai Golkar. 

Hal lain yang diingatkan Meutya Hafid adalah jalur evakuasi dan titik kumpul semua WNI. "Angka 300 ribu itu jumlah yang banyak. Karena itu semua persiapan perlu dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kepanikan pada waktu evakuasi," jelas anggota DPR dari Dapil Sumut I tersebut.

Hal terakhir yang diingatkan Meutya Hafid adalah transportasi untuk mengangkut semua WNI. Kemenlu diminta sejak dini bekerja sama dengan maskapai penerbangan maupun TNI agar evakuasi berjalan aman dan lancar.