REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia mendorong dan mendukung setiap inisiatif untuk mengurangi degradasi lahan dan melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove di forum G20 lewat langkah konkret seperti yang telah dilakukan di Tanah Air.
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dyah Murtiningsih mengatakan hal itu saat berbicara dalam side event forum Environment Deputies Meeting-Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) G20 di Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Ia mengatakan, Presidensi Indonesia G20 menekankan langkah-langkah konkret dari negara anggota G20 untuk mendukung inisiatif global untuk secara aktif berkontribusi pada pencegahan dan pengurangan lahan terdegradasi.
"Indonesia mendorong dan mendukung setiap inisiatif untuk melakukan berbagai upaya dalam mengurangi degradasi lahan dan rehabilitasi mangrove," kata Dyah dalam workshop terkait degradasi lahan dan rehabilitasi mangrove itu.
Dia memaparkan bahwa yang salah satunya dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Untuk mendukung rehabilitasi mangrove, Indonesia akan dan telah membangun 30 unit persemaian skala besar untuk mendukung upaya pemulihan ekosistem lahan dan hutan. Salah satu yang sudah beroperasi adalah Persemaian Modern Rumpin di Jawa Barat.
Dyah juga menjelaskan bahwa sudah ada langkah besar untuk rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan dan komunitas lokal sekaligus juga kolaborasi internasional di 108 unit DAS, 15 danau prioritas, 65 waduk, 100 mata air, area rawan bencana, area rawan kebakaran hutan dan lahan terdegradasi yang tersebar di 34 provinsi.
"Implementasi dari program rehabilitasi mangrove juga dapat dilakukan pararel dengan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut Deputi Pemberdayaan Masyarakat BRGM Gatot Soebiantoro yang menyampaikan pentingnya partisipasi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk rehabilitasi mangrove.
"Termasuk juga komunitas internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, NGO dan komunitas di tingkat tapak sangat dibutuhkan untuk mendukung rehabilitasi mangrove yang dilakukan Indonesia, sebagai bagian dari usaha mencapai target NDC," tuturnya.
