REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekitar 71 ekonom, termasuk pemenang hadiah Nobel, meminta Amerika Serikat (AS) mengembalikan aset senilai 7 miliar dolar ke Afghanistan. Desakan ini mengemuka mengingat lebih dari setengah populasi rakyat Afghanistan menghadapi kerawanan pangan akut dan tiga juta anak berisiko kekurangan gizi.
"Kami sangat prihatin dengan malapetaka ekonomi dan kemanusiaan yang semakin parah yang terjadi di Afghanistan, dan, khususnya, dengan peran kebijakan AS dalam mendorongnya," ujar para ekonom dan pakar pembangunan pada melalui sebuah surat kepada Presiden AS Joe Biden dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen dikutip TRT World dari AFP, Jumat (12/8/2022).
Menurut para ekonom itu, tanpa akses ke cadangan devisanya bank sentral Afghanistan tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal dan esensial sehingga ekonomi Afghanistan berpotensi runtuh. Dalam suratnya, mereka menyebut Amerika Serikat tidak dapat membenarkan menahan cadangan itu, yang dibekukan di bank-bank Amerika, pada saat pemerintahan Afghanistan sebelumnya yang didukung oleh AS di Kabul jatuh ke tangan Taliban pada Agustus 2021.
Para ekonom juga mengatakan jatuhnya kegiatan ekonomi dan turunnya secara drastis bantuan asing kepada Afghanistan setelah AS memutuskan untuk menarik pasukan militernya dari negara itu telah menyebabkan perekonomian Afghanistan ambruk. Penurunan aktivitas ekonomi dan pemotongan tajam bantuan asing oleh pendukung negara itu setelah penarikan militer AS telah mengirim ekonomi Afghanistan ke jurang kejatuhan.
"Tujuh puluh persen rumah tangga Afghanistan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sekitar 22,8 juta orang, lebih dari separuh populasi menghadapi kerawanan pangan akut, dan tiga juta anak berisiko kekurangan gizi,” kata mereka.
Kondisi itu diperparah dengan penolakan AS untuk mengembalikan dana serta 2 miliar dolar yang diblokir oleh Inggris, Jerman, dan Uni Emirat Arab. Padahal cadangan ini sangat penting untuk berfungsinya ekonomi Afghanistan. Khususnya, untuk mengelola pasokan uang, menstabilkan mata uang, dan untuk membayar impor terutama makanan dan minyak yang diandalkan Afghanistan.
Terkait dengan tawaran AS baru-baru ini untuk memberi Taliban akses ke setengah uang dengan mendirikan perwalian dengan pengawasan internasional, menurut para ekonom tawaran itu tidak cukup. Salah satu pihak yang menandatangani surat itu di antaranya termasuk pemenang hadiah Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz dan Yanis Varoufakis yang menjabat sabagai menteri keuangan Yunani ketika negara itu bernegosiasi dengan kreditur setelah keruntuhan ekonomi pada 2008.
"Dengan semua hak, 7 miliar dolar penuh adalah milik rakyat Afghanistan. Mengembalikan apa pun yang kurang dari jumlah penuh merusak pemulihan ekonomi yang hancur,” tutur mereka.
