REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat DPR mengatakan, dampak inflasi dapat mengganggu daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi. Ia meminta pemerintah menjaga inflasi agar tidak terjadi kenaikan yang drastis. Pasalnya, tingkat inflasi pada Juli 2022 sebesar 0,64 persen atau secara tahunan (yoy) telah tembus 4,94 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), itu merupakan inflasi tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

"Konsumsi rumah tangga akan kembali menurun, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat dan masuk dalam kategori stagflasi. Ini kan situasi yang tidak kita inginkan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Marwan Cik Asan lewat keterangannya yang sudah dikonfirmasi, Senin (15/8/2022).

Terdapat dua sumber utama inflasi, pertama dari kelompok harga yang ditetapkan pemerintah atau administered price. Di antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, gas LPG non subsidi, tarif listrik, dan tarif pajak PPN menjadi 11 persen per April 2022.

Kedua dari kelompok gejolak harga pangan atau volatile food. Di antaranya adalah penghapusan harga eceran tertinggi minyak goreng, kenaikan harga cabe, dan produk pangan lainnya. Inflasi, jelas Marwan, menjadi tantangan utama pemerintah saat ini dalam pemulihan pandemi Covid-19 yang telah berjalan sekira tiga tahun. Hal ini semakin diperparah dengan krisis global dan konflik sejumlah negara.

"Inflasi yang meroket membuat masyarakat yang 70 persen pendapatannya untuk konsumsi makanan dan minuman akan semakin menderita," ujar Marwan. "Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skenario untuk mengantisipasinya," ujar sambung anggota Komisi XI DPR itu.