REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, polarisasi dan politik identitas kemungkinan tak akan terjadi pada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, setidaknya ia melihat akan adanya lebih dari dua poros koalisi dalam kontestasi nasional tersebut.
Polarisasi dan politik identitas, nilai Romli, terjadi ketika hanya adanya dua pilihan untuk masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Namun saat ini, ia melihat adanya komitmen dari partai politik peserta Pemilu 2024 untuk mencegah hal tersebut.
Komitmen tersebut terlihat dari partai politik yang sudah menjalin koalisi dengan partai yang berbeda ideologi. Misalnya, koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan gabungan dari nasionalis-religius.
Sehingga diyakininya, poros-poros koalisi tersebut akan lebih mengedepankan adu gagasan, visi, misi, dan programnya dalam berkontestasi. "Polarisasi dan politik identitas seperti dalam pilpres sebelumnya akan berkurang, bahkan mungkin tidak akan muncul lagi," ujar Romli saat dihubungi, Rabu (17/8/2022).
Saat ini juga sudah ada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiga partai merupakan gabungan dari nasionalis dan Islam, yang juga sudah menyatakan komitmennya untuk mencegah politik identitas.
Satu poros koalisi lagi yang terdiri dari partai politik nasionalis-religius dan berpeluang terealisasi adalah antara Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Meskipun ketiganya hingga saat ini belum menyatakan secara resmi bahwa mereka berkoalisi untuk Pemilu 2024.
"Yang utama bagi saya dengan terbentuknya koalisi-koalisi ini, maka pilpres ini (2024) akan ada banyak calon dan itu penting bagi rakyat. Sehingga rakyat mempunyai banyak pilihan," ujar Romli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah harus memberikan dukungan sepenuhnya terhadap tahapan pemilu yang sedang disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Jokowi menegaskan agar tak ada lagi politik identitas, politisasi agama, serta polarisasi sosial dalam penyelenggaraan pemilu ini.
Ia mengatakan, demokrasi di Indonesia harus semakin dewasa. Selain itu, konsolidasi nasional dinilainya juga perlu untuk terus diperkuat.
Jokowi pun mengapresiasi para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Selain itu, ia juga berharap adanya dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia, serta memperkokoh ideologi bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika