Tuesday, 8 Rabiul Awwal 1444 / 04 October 2022

Tuesday, 8 Rabiul Awwal 1444 / 04 October 2022

 

8 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pemangkasan Anggaran Kesehatan

Jumat 19 Aug 2022 15:48 WIB

Rep: Amri Amrullah / Red: Ilham Tirta

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan.

Foto: Dok. Pribadi
Covid-19 yang melandai bukan alasan yang tepat untuk memangkas anggaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Heryawan menilai kurang tepat langkah pemerintah yang memangkas anggaran kesehatan pada RAPBN 2023. Menurut Netty, meskipun angka Covid-19 sudah melandai, namun hal itu bukan alasan yang tepat untuk memangkas anggaran.

 

"Masalah kesehatan Indonesia bukan hanya soal Covid-19, tapi juga ada stunting, angka kematian ibu dan bayi, pelayanan kesehatan, kebiasaan hidup sehat dan sebagainya. Oleh karena itu, menurunkan anggaran kesehatan di tengah banyaknya prioritas kesehatan yang tertunda akibat penanganan pandemi bukan langkah yang tepat dan dapat berakibat buruk pada sistem kesehatan," kata Netty, Jumat (19/8/2022).

Baca Juga

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dialokasikan sebesar Rp 169,8 triliun, turun 20,2 persen dibanding tahun 2022, yakni Rp 212,8 triliun. "Kita juga tidak dapat menjamin bahwa Covid-19 sudah berakhir dan tidak lagi menjadi ancaman di masa yang akan datang. Justru kita perlu memastikan tersedianya anggaran kesehatan yang prima sebagai bentuk kewaspadaan,"katanya.

Menurut Netty, pasca Pandemi Covid-19 yang belum bisa dibilang berakhir ini, pemerintah justru perlu memperbaiki dan membangun sistem kesehatan yang terbukti kewalahan menghadang pandemi. "Sistem kesehatan kita harus diperkuat. Enam pilar transformasi kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah akan sulit terealisasi jika kurang didukung dengan anggaran yang memadai. Apalagi dengan adanya ketentuan tidak bolehnya tenaga honorer di instansi pemerintah, maka pelayanan kesehatan pun terancam kolaps," ujarnya.

Karena itu, Netty meminta pemerintah meninjau dan mengkaji kembali alokasi anggaran kesehatan agar apa yang menjadi target pemerintah terkait transformasi kesehatan bisa tercapai. Netty juga menyinggung terkait rencana naiknya anggaran perlindungan sosial tahun 2023 menjadi Rp 479,1 triliun.

"Perlu di-breakdown, untuk apa saja anggaran sebesar itu? Apakah akan dibagikan dalam bentuk tunai atau program instan lainnya? Masyarakat saat ini lebih membutuhkan ketersediaan lapangan pekerjaan dari pada bantuan tunai. Apalagi dari data BPS di Februari 2022, sebanyak 50 persen pengangguran di Indonesia berada di usia produktif," kata Netty.

Seharusnya, kata dia, pemerintah fokus menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Hal itu bisa lebih berkelanjutan dibanding bantuan yang sifatnya sementara.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 

BERITA TERKAIT

 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile